Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

DPR Tagih Kemenhub Terkait Kecelakaan Truk BBM di Cibubur, Peran BPTJ Dicecar

DPR menilai kecelakaan yang terjadi Juli 2022 lalu itu diakibatkan juga kelalaian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 30 Agustus 2022  |  15:30 WIB
DPR Tagih Kemenhub Terkait Kecelakaan Truk BBM di Cibubur,  Peran BPTJ Dicecar
Ilustrasi kecelakaan truk BBM - ANTARA/Novi Abdi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA- Komisi V DPR menagih progres pengawasan terhadap kecelakaan maut di jalan alternatif Transyogi, Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, kepada Kementerian Perhubungan.

Seperti diketahui, kecelakaan yang melibatkan truk tangki BBM milik Pertamina itu menyebabkan 11 korban meninggal dunia.

"Sejauh mana koordinasi dan penanganannya? Kalau memang itu dimungkinkan ada indikasi pelanggaran hukum pidana, sudah sejauh mana? Lalu bagaimana bagi yang mengadakan lampu merah di sana tindakannya bagaimana supaya tidak terjadi lagi," ujar Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra Sudewo pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Itjen, BPSDM, BKT, dan BPTJ Kemenhub, Selasa (30/8/2022).

Menurut Sudewo, kecelakaan yang terjadi Juli 2022 lalu itu tidak akan terjadi jika Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub tidak lalai dalam mengawasi lampu merah yang ada di sekitar lokasi kejadian.

"Andaikata Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tidak lalai dalam menjalankan tugasnya. Mengapa ada lampu merah di situ, tapi BPTJ tidak tahu," ujarnya.

Sebelumnya, Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai kecelakaan truk tangki BBM milik Pertamina di Jalan Alternatif Transyogi perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan Kepolisian dalam pengaturan lalu lintas jalan.

ITW juga mendukung usulan membongkar lampu merah dan U-turn di lokasi kejadian. Ketua Presidium ITW Edison Siahaan mengingatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban 11 orang tewas itu perlu menjadi menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh bagi pemerintah dan Polri.

Menurutnya, kondisi lalu lintas saat ini merupakan hasil dari pembiaran oleh pihak berwenang selama ini.

"Sudah saatnya pemerintah dan Polri membenahi semua permasalahan yang potensi mengganggu fungsi jalan dan Kamseltibcarlantas [keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas]," jelasnya melalui keterangan resmi, Rabu (20/7/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kecelakaan kecelakaan lalu lintas BPTJ-Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kemenhub
Editor : Kahfi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top