Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pengawasan agar BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Pasalnya, menurut laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, BBM bersubsidi hanya dinikmati oleh 20 persen masyarakat tidak mampu, sedangkan 80 persen lebih dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
Melihat fakta tersebut, Tito mengatakan bahwa mekanisme di tingkat pusat memang perlu diperbaiki terkait distribusi BBM bersubsidi ini. Kendati demikian, dia meminta pemda turut terlibat agar subsidi yang diberikan dapat tepat sasaran.
"Di daerah, tolong juga diawasi dan diatur supaya BBM subsidi ini jangan sampai bocor ke masyarakat [mampu] apalagi pengusaha-pengusaha besar yang mereka sebetulnya harus menggunakan BBM tanpa subsidi," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Selasa (30/8/2022) yang dipantau secara daring melalui kanal YouTube Kemendagri RI.
Jika pemda mampu mengatur subsidi BBM tersebut, menurut dia beban subsidi senilai Rp502,4 triliun akan turun lantaran jumlah BBM yang dibutuhkan untuk subsidi berkurang. Dengan begitu, anggaran subsidi dapat digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit dan lainnya.
Dia juga menilai perlunya penegakkan hukum di tingkat daerah dalam menangani subsidi BBM.
Baca Juga
"Kalau untuk pemain-pemain yang nakal, tolonglah jangan sampai ada konspirasi dengan mereka-mereka yang kelas menengah ke atas dan lain-lain, yang harusnya mereka tidak boleh membeli BBM subsidi," ujarnya.
Sri Mulyani sebelumnya melaporkan, subsidi BBM jenis Solar dan Pertalite lebih dinikmati oleh dunia usaha dan rumah tangga mampu.
Subsidi untuk BBM jenis solar misalnya, sebanyak 89 persen dinikmati oleh dunia usaha dan 11 persen dinikmati rumah tangga. Dari 11 persen tersebut, 95 persen diantaranya adalah rumah tangga mampu.
Sementara itu, subsidi Pertalite tercatat dinikmati oleh 86 persen rumah tangga dan 14 persen dunia usaha. Dari 86 persen rumah tangga, 80 persen diantaranya merupakan rumah tangga mampu.
“Dari sisi anggaran ratusan triliun, itu yang banyak menikmati kelompok menengah atas, yang paling miskin justru sangat kecil,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait Kebijakan Subsidi BBM, di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat (26/8/2022).
