Bisnis.com, JAKARTA - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah agar menyalurkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendukung pemerintah untuk segera menyiapkan skema pemberian subsidi energi.
Hal tersebut guna mengatasi permasalahan konsumsi BBM dan LPG yang mayoritas justru digunakan oleh masyarakat mampu.
Selain itu, kenaikan harga minyak dunia pada 2022 memicu tingginya penggunaan dana subsidi energi yang telah disiapkan sebesar Rp502 triliun. Lonjakan harga Pertamax mendorong migrasi penggunanya ke BBM Subsidi, Pertalite.
"Sudah saatnya kita mendukung pengurangan subsidi energi dan direalokasi menjadi anggaran diperlukan masyarakat miskin seperti Bantuan Langsung Tunai, bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM atau fasilitas kesehatan dan pendidikan agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat," kata Said seperti dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (26/8/2022).
Dengan pola konsumsi yang terjadi belakangan ini maka pemerintah memperkirakan stok Pertalite akan habis pada Oktober mendatang.
Baca Juga
Dia memaparkan dengan alokasi dana subsidi saat ini, bisa mendirikan 227.886 unit dengan perkiraan investasi Rp2,19 miliar per unit. Selain itu, dana Rp502 triliun jika dikonversikan dapat setara dengan 3.333 unit Rumah Sakit skala menengah, dengan besaran investasi Rp150 miliar per rumah sakit.
"Kebijakan [subsidi tepat sasaran] ini juga bisa meredam tekanan inflasi yang sangat rentan terhadap rumah tangga miskin," jelasnya.
