Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan lebih dari 86 persen bahan bakar minyak (BBM) subsidi justru dinimati oleh orang kaya. Hal itu merupakan risiko dari penyaluran subsidi terhadap barang, tetapi bisa dibeli siapapun.
"Jadi yang orang miskin tadi, dari ratusan triliun subsidi itu dia hanya menikmati sangat kecil," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia pada Kamis (25/8/2022).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengguna BBM bersubsidi lebih banyak berasal dari kalangan orang kaya. Secara spesifik, Pertalite dikonsumsi oleh 30 persen orang terkaya dan solar dikonsumsi oleh 40 persen orang terkaya di Indonesia.
Dia menjabarkan bahwa dari total anggaran subsidi untuk Pertalite, 86 persen di antaranya dikonsumsi oleh 30 persen orang terkaya. Kondisinya serupa di Solar, yakni dari total anggaran subsidi Rp143 triliun, orang kaya dan dunia usaha menikmati Rp127 triliun di antaranya atau mencapai 89 persen dari total subsidi solar.
Menurutnya, kondisi itu muncul karena pemberian subsidi terhadap barang tetap memungkinkan adanya konsumsi oleh orang kaya. Padahal, semestinya subsidi hanya menyasar masyarakat miskin dan rentan miskin, yang akan sangat terdampak oleh gejolak harga barang bersubsidi.
"Jadi memang kalau subsidi melalui barang, dan barang itu dikonsumsi orang mampu, ya kita menyubsidi orang mampu. Memang ada orang-orang yang tidak mampu dan miskin tetap juga menikmati barang itu, tetapi porsinya kecil," ujarnya.
Sri Mulyani menegaskan kepada para anggota DPD bahwa pemerintah tidak akan mencabut subsidi BBM, tetapi saat ini tantangannya adalah kuota BBM bersubsidi akan segera habis. Pemerintah kemudian harus memilih berbagai opsi kebijakan, mulai dari menambah subsidi, mengontrol konsumsi, atau bahkan menaikkan harga BBM.
Pertanyaan yang muncul kemudian apakah pemerintah hendak menambah subsidi atau tidak. Sri Mulyani pun menampik opsi itu dengan bertanya dari mana anggarannya dan apakah harus sampai menerbitkan utang untuk menambah jebolnya anggaran subsidi energi.
"Pertanyaannya, [subsidi] mau nambah atau enggak? Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?" kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sri Mulyani memperkirakan bahwa jika kondisi saat ini terus berlanjut, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp189 triliun, sehingga totalnya pada 2022 bisa mencapai Rp700 triliun. Perhitungan itu bahkan hanya mencakup pertalite dan solar, belum termasuk liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram dan listrik.
“Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun," ujar Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR, Selasa (23/8/2022).
