Bisnis.com, JAKARTA – Susi Pudjiastuti angkat bicara mengenai kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar menjadi Rp3,75 juta per 1 Agustus 2022.
Dikutip dari akun Twitternya @susipudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluhkan kebijakan kenaikan tiket masuk ke dua pulau yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Komodo.
Ia pun bahkan tak segan menyebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno dalam statusnya di akun Twitternya.
“dear Pak Sandi, why again such ignorance decision taking place again ?? why the basic common sense on Pricing over people livelyhood never get recognition ?? why ?? Borobudur Rp 750.000 was alot of money .. and this Rp 3.750.000 ?? why ? why ? why ?” tulisnya, Rabu (3/8/2022).
dear Pak Sandi, why again such ignorance decision taking place again ?? why the basic common sense on Pricing over people livelyhood never get recognition ?? why ?? Borobudur Rp 750.000 was alot of money .. and this Rp 3.750.000 ?? why ? why ? why ? https://t.co/3NJhvYV1UJ
— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) August 3, 2022
Menurutnya, kebijakan kali ini seharusnya tidak perlu ada karena dianggap tidak masuk akal dan merugikan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno meminta pelaku parekraf di Taman Nasional Komodo yang melakukan mogok kerja untuk dapat berdialog bersama secara terbuka terkait persoalan penerapan harga tiket masuk sebesar Rp3,75 juta per orang.
Melalui surat terbuka, Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formapp Mabar) dan seluruh asosiasi pelaku pariwisata Manggarai Barat menyampaikan agenda aksi mogok massal sepanjang Agustus 2022.
Mogok tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pembatasan kunjungan TN Komodo sebanyak 200.000 orang per tahun dan tarif masuk kawasan sebesar Rp3,75 juta per orang per tahun.
Aksi tersebut akan diisi dengan kegiatan memungut sampah, aksi protes, pawai, orasi, edukasi, hingga aksi demonstrasi di sepanjang Labuan Bajo. Sementara itu, di sisi lain pelaku usaha juga menilai kebijakan tersebut akan dimonopoli penuh oleh PT Flobamor, Badan Usaha Milik Daerah yang menggeluti dunia bisnis usaha penyeberangan, yang dapat menimbulkan kemiskinan bagi seluruh pelaku pariwisata serta masyarakat di Kabupaten Manggarai.
"Saya mengimbau semua pelaku parekraf untuk menahan diri tetap utamakan dialog secara transparan terbuka dengan tentunya hati yang sejuk, tenang, mari sama-sama duduk bersama cari solusi. Kami pastikan tidak akan ada efek negatif terutama dari segi pemberitaan," ujarnya dalam Weekly Press Briefing Kemenparekraf, Senin (1/8/2022).
