Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan kemungkinan sekitar 2,2 juta nelayan terancam menjadi pengangguran akibat harga bahan bakar minyak (BBM) yang melonjak dalam beberapa bulan terakhir.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini meneybutkan bahwa saat ini harga BBM solar non subsidi di angka Rp18.000 per liter bahkan di daerah Indonesia Timur Rp23.000 per liter, yang sebelumnya hanya Rp8.000/liter.
Akibatnya, banyak kapal yang tidak melakukan penangkapan ikan meskipun sudah mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
“Banyak kapal yang punya izin tetapi dia tidak melakukan penangkapan karena mahalnya BBM, kalau dipaksakan, ini akan terjadi kerugian,” ujarnya dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semester I/2022 di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2022).
Pada dasarnya yang akan merasakan dampak dari kenaikan harga BBM ini adalah kapal dengan ukuran di atas 10 gross tonnage/tonase kotor (GT). Pasalnya, kapal ukuran 10 GT hingga 30 GT yang sebelumnya mendapat bantuan subsidi kini tengah dalam proses untuk tidak dapat subsidi.
Berdasarkan perhitungan Zaini, saat ini tercatat terdapat 6.700 kapal dengan ukuran di atas 30 GT yang sulit untuk melaut.
“Kalau rata-rata per kapal saja ada 30 orang, tinggal kalikan saja, kira-kira 200.000 nelayan terdampak dari kenaikan BBM ini, yang otomatis nanti dia jadi pengangguran,” lanjutnya.
Sementara itu, untuk kapal 10 GT hingga 30 GT terdapat sekitar 200.000 kapal dengan rata-rata 10 orang per kapal. Artinya jumlah tersebut sudah mencapai 2 juta nelayan yang terancam terganggu kehidupannya akibat mahalnya BBM. Bila dijumlahkan, setidaknya akan ada 2,2 juta nelayan yang terancam menganggur.
“Dapat sampai 2 juta nelayan yang terdampak langsung terhadap kenaikan BBM,” paparnya.
Alhasil, jumlah ikan dalam negeri berkurang dan memicu kenaikan harga komoditas produk perikanan di Indonesia. “Siap-siap saja untuk tidak menangkap ikan,” ungkapnya.
Meski demikain, Zaini mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menyelamatkan nelayan dengan skema harga khusus bagi kapal di atas 10 GT sehingga tetap dapat melaut dan tidak merugi.
“Agar nelayan diselamatkan dengan skema harga khusus, kira-kira Rp10.000 mereka masih bisa eksis dengan harga segitu,” tutupnya.
