Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/BKPM menawarkan imbal hasil investasi atau Internal Rate of Return (IRR) sebesar 10 persen untuk investor yang bersedia menanamkan modalnya dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa menarik atau tidaknya IRR yang ditawarkan sangat relatif. Namun, jika dibandingkan dengan imbal hasil dari investasi jenis lain, menurutnya IRR yang ditawarkan cukup berdaya saing.
"Misalnya, kalau kita bandingkan dengan imbal hasil surat utang yang ditawarkan oleh pemerintah untuk imbal hasil surat utang 10 tahun. Saat ini, pemerintah menawarkan kepada investor di kisaran angka 7 persen. Tentu angka ini relatif masih di bawah dari angka IRR yang ditawarkan untuk proyek IKN," kata Yusuf kepada Bisnis, Senin (25/7/2022).
Jika dibandingkan dengan imbal hasil surat utang swasta, menurut Yusuf, nilainya tak berbeda jauh dari IRR IKN. Dengan begitu, kata dia, angka ini dapat memberikan pilihan bagi investor untuk melirik investasi pembangunan IKN yang akan dibiayai melalui dana yang diharapkan didapatkan dari investor tersebut.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pembangunan IKN, meskipun secara IRR memiliki daya saing, namun juga perlu dipastikan ada unsur yang harus dipenuhi termasuk di dalamnya masalah prospek dari Ibu Kota itu sendiri.
"Saya kira selain dari pembangunan investasi proyeknya sendiri, investor juga menilai dalam jangka panjang kira-kira ketika IKN sudah dibangun, maka prospek, misalnya pertumbuhan ekonomi di daerah IKN maupun daerah di sekitar IKN itu bisa cukup prospektif," jelas dia.
Baca Juga
Selain itu, investor juga melihat bagaimana aspek-aspek termasuk di dalamnya stabilitas keamanan dan politik di IKN dan daerah sekitarnya. Sehingga menurut Yusuf, ini juga perlu menjadi perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memastikan bahwa stabilitas politik dan keamanan di daerah tersebut dapat memenuhi ekspektasi dari calon investor nantinya.
Sebagaimana diketahui, proyek IKN membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun, sedangkan APBN hanya mampu berkontribusi sebesar Rp89,4 triliun. Adapun sisa dana Rp253,4 triliun berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sementara Rp123,2 triliun berasal dari swasta.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan, sejauh ini sudah ada beberapa investor yang berminat melakukan investasi di IKN. Beberapa diantaranya berasal dari Uni Emirat Arab, Korea, Taiwan, China dan banyak lagi.
"Saya ingin mengatakan, investasi yang akan masuk ke IKN, negara-negaranya sudah ada. Contoh Uni Emirat Arab, Korea [Selatan], Taiwan, China, banyak," kata Bahlil kepada awak media beberapa waktu lalu.
