Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih belum juga mendapatkan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Padahal, ground breaking proyek IKN direncakan akan dimulai pada Agustus mendatang atau hanya tinggal hitungan hari.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menjelaskan pihaknya sedang membahas daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dengan Kementerian Keuangan yang diharapkan dapat segera selesai pada pekan ini secara bertahap.
Danis menuturkan, apabila DIPA tersebut telah didapatkan, maka nantinya Kementerian PUPR dapat mulai meneken kontrak-kontrak pembangunan IKN. Saat ini, kontrak yang masih menunggu anggaran untuk bisa diteken adalah terkait dengan kontrak pemetaan lahan atau land development di IKN.
"Ya belum [ditandatangani], DIPA-nya sedang dibahas," kata Danis kepada Bisnis, Senin (25/7/2022).
Danis menambahkan, paket pekerjaan yang bakal segera digarap pada pembangunan IKN Agustus mendatang adalah pemetaan lahan tersebut yang kontraknya telah disiapkan.
"Bila memang diperlukan,bisa dilakukan ground breaking," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan infrastruktur di IKN akan segera dimulai. Hal itu ditandai dengan penandatanganan untuk kontrak pemetaan lahan pada 15 Juli 2022.
Basuki mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan IKN sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan. Setelah pemetaan lahan, pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN.
“Land development itu hasilnya kavling-kavling, mana kavling Istana, mana kavling DPR,” ujar Basuki.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah menyurati secara resmi kepada Kementerian Keuangan terkait dengan kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN 2022.
Basuki menuturkan, Kementerian PUPR hanya menangani beberapa pekerjaan dalam proyek pembangunan IKN seperti prasarana dasar, jalan tol, jalan nasional, penyediaan air baku, drainase, dan kantor-kantor pemerintah.
“Usulan April untuk 2022 adalah Rp5 triliun sekarang sudah ada beberapa yang sudah lelang dan akan ada yang lelang Juni ini,” ungkapnya.
