Bisnis.com, JAKARTA – Savills Consultant menjelaskan prospek perkantoran di luar Central Business District (CBD) atau distrik bisnis pusat tak kalah dengan daerah di pusat.
Senior Manager Savills Consultant Angra Angreni mengatakan sewa properti kantor di luar CBD memiliki tenant dengan karakteristik yang berbeda.
"Sebetulnya wilayah luar Jakarta Pusat [khususnya luar CBD] memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tipikal dan jenis tenant yang berbeda, serta preferensi mereka juga berbeda," kata Angra saat dihubungi Bisnis, Senin (18/7/2022).
Untuk diketahui, sejumlah perusahaan teknologi belakangan ini memindahkan kantor pusat mereka ke wilayah satelit Jakarta, seperti SQ Fatmawati hingga yang terbanyak yaitu di BSD City.
"Karena di BSD mereka memperoleh tempat kerja yang lebih baik dari sisi lokasi, spesifikasi gedung, dan juga dengan harga yang saat ini sangat kompetitif," lanjutnya.
Sebelumnya, BSD City gencar menjadikan kawasan Digital Hub BSD City seperti Silicon Valley, tempat berkumpulnya perusahaan teknologi.
Angri juga menilai semua fasilitas di wilayah tersebut lebih mudah dijangkau, infrastruktur yang lebih matang, dan mudah dapat dijangkau dari wilayah manapun.
Lebih lanjut, tak dipungkiri ada sejumlah dampak dari pindahnya beberapa kantor yang berada di CBD ke wilayah BSD City.
"Dampaknya tentunya penurunan okupansi di wilayah pusat ya. Namun sebetulnya relokasi inipun juga akan mengeluarkan cost yang cukup besar, sehingga butuh pertimbangan matang juga memindahkan kantor ke luar pusat Jakarta," katanya.
Menurutnya, perusahaan yang memindahkan kantor baik itu ke luar CBD, seharusnya memperhitungkan dengan matang kondisi karyawannya.
"Mengingat bahwa saat ini karyawan didominasi oleh kalangan milenial, keberadaan fasilitas dan ketersediaan moda transportasi menjadi pertimbangan utama bagi mereka," paparnya.
Sementara itu, Senior Director Office Service Colliers Bagus Adikusumo mengemukakan prospek diluar CBD masih memiliki tantangan yang serupa dengan di wilayah CBD sendiri.
Hal ini karena prospek sewa perkantoran ini mengikuti pertumbuhan ekonomi Indonesia atau mengikuti Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap jumlah permintaan kantor.
"Kalau di tahun 2022 bisa dipertahankan GDP [gross domestic product] growth 5 persen seperti di Q1 2022 yaitu 5,01 persen di laporan pemerintah, nah itu permintaan kantor otomatis akan terus meningkat," jelasnya.
