Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dampak dari krisis politik dan ekonomi yang terjadi di Sri Lanka terhadap Indonesia.
Dia menuturkan jika dilihat dari segi perdagangan, krisis ekonomi Sri Lanka secara langsung memang tidak memiliki efek besar ke Indonesia. Karena kontribusi baik untuk ekspor maupun impor, tidak mengganggu baik neraca perdagangan maupun cadangan devisa negara.
Berdasarkan data, ekspor Indonesia ke Sri Lanka tercatat hanya sekitar 0,16persen dari total ekspor Indonesia pada 2021. Impor kita dari Sri Lanka juga sekitar 0,03 persen dari total impor Indonesia pada tahun lalu.
"Meski tidak ada dampak langsung, tetap ada risiko dampak tidak langsung yang perlu diwaspadai, yaitu meluasnya krisis ke negara lain. Apalagi tanda-tanda kebangkrutan ekonomi Sri Lanka ditunjukkan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan ini sedang terjadi juga di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (12/7/2022).
Dia juga memberikan contoh krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia beberapa tahun silam. Menurutnya, tidak ada yang mengira Indonesia dan negara-negara di Asia hampir bangkrut akibat krisis yang terjadi pada 1998.
Mski di tahun 1996 pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen, dia mengatakan pada tahun 1997, Indonesia dihantam krisis cadangan devisa dan valuta asing.
Baca Juga
"Jika tidak ada pemulihan di Sri Lanka, potensi meluasnya krisis ekonomi baik di Asia maupun kawasan lainnya semakin besar. Risiko tidak langsung ini perlu diantisipasi Menkeu Sri Mulyani. Sebab jika terjadi, dampaknya akan sangat besar," ucapnya.
Buntut Panjang krisis moneter dan energi di Sri Lanka mendorong Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk mengundurkan diri usai para demonstran menyerbu kediamannya.
Pada sabtu (9/7/2022), ribuan orang dari seluruh pelosok Sri Lanka berbaris menuju ke istana negara yang merupakan kediaman resmi presiden di ibukota Kolombo untuk menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa.
Aksi demonstran yang membanjiri istana negara tersebut belakangan jadi sorotan hangat di berbagai lini masa media sosial. Insiden demonstrasi tersebut seakan membangkitkan kembali ingatan akan pengepungan US Capitol yang terjadi pada 6 Januari 2021 lalu.
Pada tanggal 5 Juli 2022, Perdana Menteri petahana Sri Lanka Ranil Wickremesinghe menyatakan bahwa negaranya resmi dinyatakan "bangkrut".
Menyusul hal itu, Sri Lanka dilaporkan tengah bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) untuk menghidupkan kembali ekonomi negara tersebut.
