Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN terus mendorong kemitraan strategis antara BUMN dengan pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya dengan mendorong tambahan alokasi kredit untuk sektor UMKM dan menjadikan UMKM rantai pasok BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu bangsa harus seimbang dengan membangun pondasi ekonomi yang kuat melalui ekonomi kerakyatan yang didominasi pengusaha UMKM.
"Kekuatan UMKM tersebut yang dijadikan sebagai rantai pasok yang berkesinambungan untuk memenuhi pemain global. Sehingga antara UMKM dan pemain global Nasional tidak bisa berdiri sendiri," katanya dalam keterangan resmi, Senin (11/7/2022).
Dalam risetnya bertajuk "Dampak Ekonomi dan Sosial Penyaluran KUR di Masa Pandemi" BRIN memperkirakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melalui BRI memiliki kontribusi besar dalam menyerap 32,1 juta lapangan kerja.
Terkait upaya pemerintah untuk memberdayakan UMKM, pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Boyke Rudy Purnomo mengatakan upaya pemerintah itu patut diapresiasi. Pasalnya, pelaku UMKM nasional terbukti tangguh dalam menghadapi krisis yang terjadi.
Dia menuturkan banyak pengusaha UMKM Indonesia yang bisa bertahan bahkan sejak krisis moneter 1998 hingga krisis multidimensi akibat Covid-19. Kunci bertahannya pelaku UMKM, katanya, karena social capital yang kuat.
“Jika social capital ini dapat disinergikan dengan BUMN, tentu saja akan menjadi menjadi daya ungkit yang cukup besar untuk recovery perekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Jika tidak disinergikan maka ekonomi kita tidak memiliki daya tawar yang tinggi di pasar global," katanya.
Menurutnya, langkah Menteri BUMN Erick Thohir dan bank Himbara untuk menambah kredit ke UMKM merupakan bukti nyata keberpihakan negara. Namun, dia mengingatkan penambahan alokasi kredit saja tidak cukup.
Pasalnya, UMKM memiliki spektrum usaha yang sangat luas sehingga permasalahannya tidak sama. Untuk itu, katanya, intervensi BUMN harus sesuai dengan permasalahan yang terjadi di UMKM. Jika intervensi tidak sesuai dengan permasalahan, maka keberpihakan BUMN ke UMKM hanya sekadar slogan.
Boyke melanjutkan peran Menteri Erick untuk BUMN untuk pemberdayaan UMKM sangat penting. Tambah lagi, BUMN diberikan mandat oleh UU untuk berperan sebagai kepanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.
“Sehingga tugas utama Menteri Erick dan BUMN saat ini adalah membina serta menjadikan UMKM mitra bisnis strategis. Sehingga tugas utama BUMN sebagai badan usaha yang mencari keuntungan dapat sejalan dengan bisnis UMKM,” tambahnya.
Boyke menuturkan saat ini yang dibutuhkan ialah menjadikan UMKM sebagai mitra strategis untuk memperkuat rantai pasok BUMN. Jika UMKM menjadi rantai pasok BUMN, maka kelangsungan UMKM dapat terus terjaga. Sehingga kehadiran UMKM di BUMN dapat tumbuh bersama untuk membangun ekonomi Indonesia.
Menurutnya, jika Menteri BUMN mampu mensinergikan dan menjadikan UMKM mitra bisnis strategis BUMN, maka akan membuat perekonomian nasional tumbuh dan semakin tangguh. Dengan menjadikan UMKM mitra bisnis strategis BUMN, dipercaya perekonomian nasional dapat tumbuh 1 persen.
"Menteri Erick dan BUMN dapat memiliki peran aktif untuk mensinergikan yang apik antara UMKM dan BUMN. Menjadikan mitra bisnis BUMN akan membuat harga diri UMKM meningkat. Momentum tersebut harus dimanfaatkan agar UMKM dapat memperkokoh perekonomian Nasional. Sehingga pendekatan tak sekadar kucuran dana CSR atau kredit UMKM,"kata Boyke.
