Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai insentif untuk investor dan swasta yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera terbit dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Perpres [insentif untuk investor IKN] sebentar lagi keluar, termasuk pembiayaan dan pendanaannya berdasarkan aturan-turunan dari Undang-undang [UU IKN Nomor 3 Tahun 2022),” kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan seperti dilansir dari Antara, Senin (11/7/2022).
Dia menuturkan insentif untuk investor dan swasta agar berpartisipasi di IKN diperlukan karena pemerintah menargetkan sebanyak 80 persen pendanaan IKN berasal dari non-APBN.
Secara total, Suharso mengungkapkan pemerintah membutuhkan Rp466 triliun untuk membangun IKN hingga 2045.
“Akan ada insentif fiskal dan non-fiskal [untuk swasta dan investor],” ujar Suharso.
Ketua Umum PPP tersebut mengatakan selain Perpres terkait insentif, pemerintah juga sedang menyusun sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) lainnya yang akan diterbitkan setelah berkonsultasi dengan DPR.
Baca Juga
“PP yang lain [terkait IKN] sudah keluar, tapi yang soal kewenangan harus konsultasi dengan DPR,” kata dia.
Suharso menjelaskan saat ini pemerintah sedang membangun infrastruktur dasar di IKN, seperti sarana prasarana untuk penyediaan air, penyediaan listrik dan jalan akses.
“Sekaligus dalam pembangunan kota ini, kita juga ingin mendemonstrasikan transisi energi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan pada 15 Juli 2022 mendatang, pemerintah akan meneken kontrak untuk pengembangan lahan (land development) di IKN.
Basuki menuturkan proyek pembangunan yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini adalah Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, empat gedung kementerian koordinator, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu dalam waktu dekat, kata Basuki, pemerintah juga akan membangun hunian bagi 200.000 pekerja proyek di IKN.
“Mulai ini (pembangunan), jadi Agustus nanti makanya pertama kita bikin hunian para pekerja, mungkin sampai untuk 200 ribuan pekerja konstruksi,” kata Basuki.
Saat ini, pendanaan di IKN untuk pekerjaan yang dilakukan Kementerian PUPR masih menggunakan sumber dari APBN karena ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar.
Adapun, Pemerintah membagi pembangunan IKN dalam tiga tahap, yakni tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024. Sementara itu, pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.
Dari sisi anggaran, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.
