Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya keamanan siber, terutama dalam rangka upaya mendorong reformasi digital di dalam badan pemerintahan. Dia juga mengakui bahwa website pemerintah sering kena serangan hacker atau siber.
Sri Mulyani mengatakan saat ini terdapat sebanyak 24.000 aplikasi dari seluruh kementerian dan lembaga (K/L), dengan masing-masing K/L memiliki sekitar 2.700 aplikasi.
“Sekarang kita akan buat menjadi satu data, itu bisa menurunkan biaya operasional dari pemerintah dan juga tentu mengintegrasikan, yang disebut dengan intergovernmental connections,” katanya, Senin (11/7/2022).
Di samping menurunkan biaya operasional, Sri Mulyani berpesan agar keamanan siber atas pengaplikasian sistem tersebut juga perlu diperhatikan.
Oleh karena itu, Sri Mulyani memandang keamanan siber sangatlah penting, apalagi pemerintah saat ini telah menerapkan tanda tangan digital.
“Tentu kita harus memperhatikan keamanan, karena beberapa kali, serangan hacker ke berbagai situs pemerintah sangat sering. Kita lihat pemerintah sudah jarang sekarang membawa dokumen, semua sudah secara elektronik, tapi kemananannya harus terjaga,” tuturnya.
Baca Juga
Pada kesempatan yang sama, dia mengatakan pemerintah pun terus berupaya menjangkau daerah timur Indonesia, termasuk daerah lain yang tertinggal dengan mempercepat pembangunan infrastruktur digital.
Pasalnya, dengan jumlah desa/kelurahan yang mencapai 84.000, lebih dari 250 sekolah, dan lebih dari 10.000 Puskesmas, banyak yang belum terkoneksi internet.
“Jadi bicara government to people, untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat, kita harus menuju ke sana,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kemenkeu menambah anggaran untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam tiga tahun terakhir. Padahal, hampir semua anggaran kementerian dan lembaga lain dipangkas akibat pandemi Covid-19.
Sri Mulyani menuturkan bahwa sejak 2020 sampai 2022, anggaran Kominfo terus ditingkatkan. Mulai dari Rp20 triliun pada 2020, kemudian naik menjadi Rp26 triliun setahun kemudian, dan Rp27 triliun pada tahun ini.
Peningkatan anggaran ini bukan tanpa alasan. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk membangun infrastruktur digitalisasi di Indonesia.
“Tidak mungkin akan terjadi digitalisasi tanpa kita membangun infrastrukturnya. Jadi, semenjak 2020 pada saat pandemi Covid-19, di mana semua kementerian dan lembaga anggarannya dipotong, yang tidak dipotong hanya Kominfo dan Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
