Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah disebut tengah mendorong penggunaan Pertamax sebagai BBM utama di masyarakat, salah satu upayanya dengan pemberian subsidi.
Subsidi Pertamax sudah masuk dalam peta jalan pemerintah untuk menuju penurunan emisi. Di sisi lain, konsumsi Pertalite terus meningkat. Hingga kini pemerintah masih menahan harga Pertalite serta belum ada rencana menaikkan harga Pertamax agar tidak terjadi peralihan konsumsi.
Selain berita tersebut, beberapa isu lain yang diangkat yakni tantangan sektor jasa keuangan di paruh kedua, pemangkasan prospek ekonomi global oleh International Monetary Fund (IMF), sekuritisasi KPR untuk tekan backlog, dan kinerja Garuda Indonesia.
1. Subsidi BBM Pertamax Mencuat, Harga Pertalite Bakal Dilepas?
Wacana pemberian subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax kembali mencuat, meskipun sempat tenggelam oleh keriuhan lonjakan konsumsi Pertalite. Pemerintah disebut tengah mendorong penggunaan Pertamax sebagai BBM utama di masyarakat, salah satu upayanya dengan pemberian subsidi.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah yang menjadikan BBM RON 90 atau Pertalite sebagai JBKP sehingga perseroan mendapatkan kompensasi adalah bagian dari rencana untuk mendorong penggunaan Pertamax. Kompensasi tersebut diberikan jika harga penjualan yang ditetapkan pemerintah berada di bawah harga keekonomiannya.
Rencana pemberian subsidi untuk BBM dengan kadar oktan RON 92 itu sebenarnya pernah dilontarkan pemerintah pada 2019 lalu. Harapannya, bisa mendorong masyarakat menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Hal itu juga sejalan dengan target pemerintah menurunkan emisi karbon dari sektor transportasi.
2. Hati-hati Lampu Kuning Sektor Jasa Keuangan Mulai Menyala
Tingginya ketidakpastian yang menghantui perekonomian global dan domestik saat ini menjadikan sektor jasa keuangan perlu meningkatkan kewaspadaan sepanjang paruh kedua tahun ini, kendati sepanjang paruh pertama tahun ini terpantau cukup stabil dan solid.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengimbau agar seluruh pihak tetap waspada mengingat adanya dampak ketidakpastian ekonomi global, terutama konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih bergulir.
Kredit perbankan per Mei 2022 sudah tumbuh 9,03 persen secara tahunan (year-on-year/ YoY) dan 4,23 persen sepanjang tahun 2022 (year-to-date/ YtD). Sebelumnya, pada April 2022, kredit industri perbankan tercatat tumbuh 9,10 persen YoY dan 3,69 persen YtD.
Adapun pada industri keuangan nonbank, premi asuransi tumbuh 15,12 persen YoY. Premi asuransi jiwa juga membaik. Meskipun masih negatif, penurunannya sudah lebih kecil, yakni -4,11 persen YoY. Adapun, piutang pembiayaan tercatat sebesar Rp379 triliun, tumbuh 4,5 persen YoY per Mei 2022.
3. Prospek Ekonomi Global Dipangkas, Ramalan IMF Semakin Suram
Ekonomi global kian suram di tengah kondisi yang sudah mengkhawatirkan akibat perang di Ukraina dan tren inflasi yang menanjak di berbagai sudut dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) langsung merespons dengan rencana pemangkasan prospek pertumbuhan ekonomi global untuk ketiga kalinya pada tahun ini.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan akan kembali menurunkan prospek ekonomi global yang akan dipublikasikan pada akhir Juli. Proyeksi pada April menunjukkan pertumbuhan tahun ini diperkirakan mencapai 3,6 persen, lebih rendah dari ramalan sebelumnya pada Januari sebesar 4,4 persen.
Pemangkasan dilakukan karena inflasi yang menyebar secara merata, kenaikan suku bunga oleh bank sentral, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di China. Selain itu, perang Rusia di Ukraina juga memperburuk risiko tersebut.
4. Sekuritisasi KPR Jadi Ramuan Pemerintah Tekan Backlog Rumah
Permasalahan backlog hunian hingga saat ini belum dapat terpecahkan. Angka backlog yang mencapai 12,75 juta unit ini belum termasuk dengan pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 640.000 keluarga setiap tahunnya.
Pemerintah telah memberikan kemudahan akses pembiayaan rumah subsidi untuk berupa Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 22.582 unit, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 200.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 200.000 unit, dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebanyak 109.000 unit.
Di sisi supply, harga hunian terus meningkat seiring harga tanah yang hampir tidak pernah turun dan harga bahan baku bangunan yang relatif naik. Di sisi permintaan, daya beli masyarakat masih tertekan dan kebutuhan hunian terjangkau menjadi sangat tinggi menjadi lebih kompleks ketika mengaitkannya dengan infrastruktur pendukung seperti moda transportasi umum.
5. Baru Rilis Kinerja 2021, GIAA Cetak Kerugian Rp62,55 Triliun
Emiten maskapai BUMN, PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) mencatatkan rugi tahun berjalan mencapai US$4,17 miliar setara Rp62,55 triliun (kurs Rp15.000) sepanjang 2021. hasil itu keluar setelah belum lama lolos dari jerat pailit.
Pada perkembangan lain, perseroan tengah bersiap melakukan dua aksi korporasi dalam rangka penguatan modal. Pertama, yakni rights issue sebanyak-banyaknya 225,6 miliar lembar saham atau setara dengan 871,44 persen dari seluruh modal ditempatkan dan disetor perseroan saat ini.
Rights issue ini dilakukan dalam rangka penyerap penyertaan modal negara (PMN) yang akan disuntikkan pemerintah sebesar Rp7,5 triliun. Jumlah ini akan lebih besar jika pemegang saham lain selain pemerintah juga turut serta berpartispasi dalam aksi korporasi ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
