Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada Kementerian Perdagangan supaya mempercepat pelaksanaan program minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita.
"Untuk mengakselerasi minyak goreng kemasan perlu diberikan insentif yang menarik bagi produsen, sehingga mereka dapat bergerak lebih cepat dan pengiriman juga menjadi lebih mudah karena dapat menggunakan jalur distribusi biasa seperti kapal kontainer, tidak harus menggunakan kapal curah," katanya, dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (2/7/2022).
Seperti diketahui, pemerintah menjanjikan kompensasi bagi pengusaha yang terlibat dalam program minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita yakni berupa kuota ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Pada Juni 2022, pemerintah telah memberikan alokasi ekspor sebesar 3,41 juta ton melalui program transisi dan percepatan. Alokasi diberikan untuk memberikan kepastian kepada dunia usaha untuk melakukan ekspor, dan khusus untuk program transisi dapat dipergunakan selama beberapa bulan ke depan.
Hingga akhir Juni, total minyak goreng curah yang disalurkan sebagai bagian domestic market obligation atau DMO produsen minyak goreng telah mencapai lebih dari 270.000 ton. Alokasi ekspor dari program DMO juga dapat dipergunakan selama enam bulan dan sebagian telah dikonversi menjadi hak ekspor.
Pemerintah juga akan melakukan langkah percepatan realisasi ekspor lantaran kapasitas tangki-tangki yang dalam waktu dekat akan kembali penuh. Selain itu, hal tersebut dilakukan mengingat masih rendahnya harga TBS di sisi petani.
"Saya minta Kemendag untuk dapat meningkatkan pengali ekspor menjadi tujuh kali untuk ekspor sejak 1 Juli ini dengan tujuan utama untuk menaikkan harga TBS di petani secara signifikan," tegas Luhut.
Pada sisi lain, salah satu langkah untuk meningkatkan harga Crude Palm Oil atau CPO pada semester II/2022 adalah dengan menaikkan B30 menjadi B35/B40 dan diterapkan secara fleksibel tergantung pasokan dan harga CPO.
