Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo menilai positif langkah pemerintah yang melunasi utang kompensasi listrik sepanjang 2021 sebesar Rp24,6 triliun pada Jumat (1/7/2022).
Darmawan mengatakan pelunasan utang kompensasi itu relatif cepat dilakukan pemerintah yang ikut mendorong arus kas dan upaya penyediaan listrik andal bagi masyarakat di tengah inflasi yang terkerek naik pada tahun ini.
“Kami dari PLN sangat mengapresiasi percepatan pembayaran dari pemerintah ini dan ini dapat dilakukan pembayarannya hanya satu semester sejak tutup tahun 2021 lalu. Sebelumnya pembayarannya dilakukan setelah dua tahun tutup buku. Tetapi untuk sekarang bisa dilakukan sangat cepat,” kata Darmawan saat menggelar konferensi pers, Jakarta, Jumat (1/7/2022).
Darmawan berharap pelunasan utang kompensasi listrik itu dapat meningkatkan kinerja operasi perseroan untuk memastikan penyaluran listrik tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, inflasi yang disebabkan dari sektor kelistrikan tetap dapat terkendali di tengah reli kenaikan harga bahan baku pada tahun ini.
“Ini adalah suatu pengejawantahan bahwa pemerintah hadir dalam rangka menjaga agar daya beli masyarakat dan inflasi terjaga dan juga pemerintah hadir untuk menjaga kesinambungan layanan listrik ke masyarakat,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja kompensasi bahan bakar minyak dan listrik sudah mencapai Rp104,8 triliun atau 35,7 persen dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp293,5 triliun lewat perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
“Kalau kita lihat semester I/2022 untuk kompensasi dan listrik Rp104,8 triliun ini adalah 35,7 persen dari pagu,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja bersama dengan Banggar DPR RI, Jumat (1/7/2022).
Di sisi lain, Sri mengatakan realisasi subsidi untuk belanja energi, pupuk hingga kredit usaha rakyat (KUR) sudah menembus Rp96,4 triliun dari alokasi subsidi yang belakangan ditambahkan ke angka Rp284,6 triliun pada APBN Perubahan 2022.
“Realisasi subsidi ini pun masih kecil karena kita perkirakan jumlah subsidi akan lebih dari Rp500 triliun ini termasuk subsidi solar dan LPG 3 kilogram, listrik, pupuk, perumahan dan belanja KUR,” tuturnya.
Sementara itu, Sri menegaskan pemerintah sudah membayar lunas keseluruhan utang kompensasi BBM dan listrik sepanjang 2021 pada semester pertama tahun ini. Dia berharap pelunasan itu dapat tetap menjaga operasi dan pelayanan distribusi energi di tengah masyarakat.
