Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP hingga semester I/2022 tercatat mencapai Rp281 triliun atau naik 35,8 persen secara tahunan.
Pertumbuhan PNBP yang dramatis itu ditopang oleh realisasi pendapatan sektor minyak, gas, mineral, dan batu bara atau booming harga komoditas energi.
“PNBP kita dalam hal ini sumber daya alam menjadi sangat dominan mengalami pertumbuhan 86,6 persen kalau kita lihat minyak bumi kontribusinya sangat besar dan juga gas masing-masing Rp66,1 triliun dan Rp8,4 triliun,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja bersama dengan Banggar DPR RI, Jumat (1/7/2022).
Adapun kenaikan pendapatan yang signifikan itu ditopang oleh realisasi ICP dalam enam bulan terakhir yang relatif tertahan tinggi.
Berdasarkan data milik Kementerian Keuangan, rata-rata ICP Desember 2021 sampai Mei 2022 berada di angka US$96,93 per barel atau naik 65,1 persen. Adapun ICP sepanjang Januari 2022 hingga Mei 2022 berada di angka US$101,45 per barel.
Di sisi lain, Sri menambahkan kenaikan PNBP pada sektor nonmigas juga turut mengalami kenaikan yang signifikan akibat lonjakan harga mineral dan batu bara pada paruh pertama tahun ini. Realisasi pendapatan minerba mencapai Rp40 triliun atau tumbuh 101,8 persen secara tahunan.
Baca Juga
“Untuk non migas minerba yang mendominasi kita sudah kumpulkan Rp36,3 triliun dan pertumbuhannya adalah 101,8 persen tahun lalu,” kata dia.
Adapun harga batu bara sepanjang Januari hingga Juni 2022 sebesar US$239,8 per ton. Angka ini terpaut jauh dari pencatatan tahun lalu yang berada di kisaran US$87,5 per ton.
Sementara harga nikel pada paruh pertama tahun ini bertengger cukup tinggi di angka US$27.383,4 per ton. Torehan ini cukup jauh dari posisi Januari hingga Juni 2021 di angka US$17.177 per ton.
“Kalau kita lihat yang mengalami perubahan juga dari dividen bank Himbara kita yang terjadi kenaikan yang dramatis yang tahun lalu cuma Rp15,9 triliun sekarang naik Rp35,9 triliun,” tuturnya.
Sementara pendapatan PNBP lainnya dari hasil penjualan hasil tambang, pendapatan denda dan kompensasi DMO batu bara dan layanan pada kementerian atau lembaga tercatat sebesar Rp85,1 triliun atau tumbuh 19,9 persen dibandingkan tahun lalu.
Kendati demikian, pendapatan BLU hanya Rp45,8 triliun atau mengalami kontraksi cukup dalam sekitar 24 persen dari torehan Rp60,3 triliun pada tahun lalu.
“Penurunan ini utamanya disebabkan karena lebih rendahnya pendapatan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit dampak kebijakan larangan sementara ekspor CPO,” tuturnya.
