Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen dan Dewan Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk memaksa penyedia layanan kripto memberikan informasi transaksi aset digital agar dapat dilacak dan ditindak.
Dilansir Bloomberg pada Kamis (30/6/2022), hal itu dirangkum dalam RUU regulasi transfer dana atau TFR yang bertujuan untuk memperkuat persyaratan anti pencucian uang.
Dengan demikian, transfer kripto selalu dapat dilacak dan memberikan jalan untuk pemblokiran transaksi mencurigakan.
Kebijakan tersebut mengharuskan para penyedia layanan mendapatkan informasi mengenai data pribadi dalam setiap transaksi kripto. Mereka juga harus memberikan informasi tersebut kepada pihak berwenang jika diminta.
Selain itu, pertanggungjawaban tersebut juga berlaku bagi dompet penyimpan aset ketika melakukan transaksi di atas 1.000 euro. Perlu diketahui, dompet tersebut tidak dikelola oleh penyedia layanan berlisensi atau disebut unhosted wallet.
Aturan ini juga meliputi penyedia bursa kripto seperti Coinbase Global Inc., dan penyedia kripto ETP Coinshares International Ltd. dan Valor Inc.
Baca Juga
Di sisi lain, hal itu mendapat respons keberatan dari perusahaan kripto. Lebih dari 40 entitas kripto telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan Uni Eropa pada April. Menurut mereka, aturan tersebut melanggar privasi dan keamanan layanan.
Sebelumnya, pembuat kebijakan Uni Eropa telah memperkenalkan Markets in Crypto Assets atau MiCA pada 2020 yang bertujuan menyusun kerangka kerja untuk penerbitan dan penyediaan layanan terkait dengan aset kripto.
Parlemen, Dewan, dan Komisi Uni Eropa akan menggelar rapat final mengenai MiCA pada Kamis waktu setempat. Pada debat hari Rabu, anggota parlemen dan perwakilan untuk TFR, Ernest Urtasun mengatakan kedua aturan tersebut saling terkait karena UE berusaha mengatur industri kripto dalam satu gerakan.
Dia mengatakan hal itu berarti definisi tertentu yang digunakan dalam TFR tidak berlaku sampai MiCA disetujui. “Kami akan mengakhiri anonimitas transaksi kripto yang merupakan celah besar dalam tindak pencucian uang dan kriminalitas,” katanya dalam sebuah wawancara.
Sejatinya perbincangan mengenai MiCA dan TFR sudah menggema dalam beberapa tahun terakhir. Negara lain seperti Inggris lebih memilih untuk mengatur perusahaan kripto secara bertahap.
Keputusan pada Rabu menyimpulkan teks TFR sekarang ditutup pada tingkat politik. RUU itu sekarang akan beralih ke diskusi tentang aspek teknis teks, sebelum menuju persetujuan oleh beberapa Komite Uni Eropa dan Parlemen secara keseluruhan.
