Bisnis.com, JAKARTA - Kurangnya antisipasi pemerintah atas keputusan perubahan jenis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari Premium ke Pertalite dinilai menjadi penyebab lamanya proses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro berpendapat bahwa pemerintah kurang mengantisipasi adanya beban yang lebih besar atas keputusan tersebut.
Dia menjelaskan, sebelum adanya perubahan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP), tren konsumsi Premium hanya berkisar 12-14 juta kiloliter (KL) per tahunnya, sedangkan pada saat yang sama tren konsumsi Pertalite sudah mencapai kisaran 20 juta kl per tahun.
Selain dari sisi volume, harga jual Pertalite yang lebih tinggi membuat beban yang ditanggung pemerintah akan lebih besar dibandingkan sebelumnya, terlebih adanya kondisi kenaikan harga minyak mentah dunia.
“Saya melihat ada semacam Perpres yang tidak menduga bebannya sebesar itu,” kata Komaidi kepada Bisnis, Kamis (30/6/2022).
Adapun, belum rampungnya beleid tersebut membuat penyaluran BBM JBKP Pertalite di lapangan masih sangat rawan terjadi kebocoran karena penggunaan yang tidak tepat sasaran akibat belum adanya kriteria khusus yang ditetapkan.
Baca Juga
Namun, Komaidi menilai PT Pertamina (Persero) masih dapat melanjutkan langkah awal pembatasan pembelian Pertalite den penggunaan aplikasi, meski belum secara spesifik.
Menurutnya, langkah itu bisa diambil Pertamina sebagai pengumpulan data penggunaan kendaraan di 11 wilayah yang ditentukan dan juga mengamati tren konsumsinya.
“Karena ini sifatnya masih awal bisa dikatakan pilot project ini bisa goal dan no goal tergantung beberapa tahapan di lapangan. Menurut saya aspek krusial adalah siapa yang berhak dan tidak berhak, bagusnya apakah CC kendaraan, kalau itu yang dipakai pun masih bisa bias,” ungkapnya.
Adapun, 11 wilayah yang bakal menerapkan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar antara lain adalah Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, dan Manado.
