Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PPnBM DTP Melenceng dari Aturan, BPK Minta Ditjen Pajak Lakukan Verifikasi

Atas temuan BPK, Ditjen Pajak masih memerlukan mekanisme penelitian dan verifikasi lebih mendalam.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 30 Juni 2022  |  09:04 WIB
PPnBM DTP Melenceng dari Aturan, BPK Minta Ditjen Pajak Lakukan Verifikasi
Pengunjung menjajal mobil yang mendapatkan relaksasi PPnBM dalam IIMS Hybrid 2021 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (18/4 - 2021). Antara Foto/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan indikasi bahwa pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah (PPnBm DTP) untuk kendaraan bermotor tak sesuai ketentuan.

Jika terbukti ada ketidaksesuaian dalam pemberian insentif, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus menagih ulang kepada wajib pajak (WP) penjual sekaligus sanksi.

Anggota BPK Achsanul Qosasih mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan lembaganya terkait pemberian insentif dan fasilitas penanganan Covid-19 pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) terbatas pada pemeriksaan atas basis data pemberian. Adapun, BPK belum sampai pada dokumen pendukung.

“Atas temuan BPK, Ditjen Pajak masih memerlukan mekanisme penelitian dan verifikasi lebih mendalam,” katanya saat dihubungi, Rabu (29/6/2022) malam.

Achsanul menjelaskan bahwa pemberian insentif PPnBM DTP yang diberikan melalui Ditjen Pajak kepada WP penjual sifatnya adalah penilaian diri sendiri atau self-assessment.

Hal tersebut diberikan terlebih dahulu kepada WP. Setelah itu, Ditjen Pajak melakukan verifikasi atas laporan pemanfaatan oleh WP.

“Dalam hal dari hasil verifikasi dan pemeriksaan termasuk oleh BPK ditemukan pemberian insentif yang tidak layak atau sesuai, maka akan ditagih kembali melalui mekanisme perpajakan normal dengan diterbitkan ketetapan pajak disertai sanksinya,” jelasnya.

Berdasarkan laporan BPK, penetapan PPnBM bertujuan untuk melindungi pedagang kecil agar tidak tergerus oleh keberadaan pedagang besar yang menjual komoditas impor.

Mengacu pada regulasi yang ada, tarif PPnBM paling rendah adalah 10 persen dan paling tinggi 200 persen. BPK lalu melakukan pengujian atas tarif PPnBM yang dilaporkan oleh PKP.

“Dari hasil pengujian diketahui terdapat satu WP Penjual yang melaporkan tarif PPnBM sebesar 300 persen dan 400 persen dengan nilai total PPnBM sebesar Rp226.721.747.007,” tulis laporan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ditjen pajak bpk PPnBM
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top