Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia merekomendasikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau dua kebijakan utama untuk menekan laju kemiskinan.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2022, Bank Dunia (World Bank) mengingatkan pemerintah untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Sebagai gambaran, dalam catatan Bisnis, APBN mulanya dirancang dengan asumsi ICP US$63 per barel, untuk kemudian disepakati disesuaikan menjadi US$100 per barel pada Mei 2022 lalu. Harga minyak dunia sendiri sempat berada di level tertinggi US$128 per barel. Sedangkan dalam perdagangan hari ini, Senin (27/6/2022) berdasarkan data Bloomberg pukul 18.46 WIB, minyak WTI bertengger di level US$107,93 per barel, sedangkan minyak Brent berada pada level US$113,68 per barel.
Kembali ke laporan Bank Dunia, disebutkan bahwa Indonesia perlu menyesuaikan harga BBM karena subsidi energi dalam APBN-P sebagian besar menguntungkan rumah tangga menengah dan atas. Kedua kelompok ini menyerap konsumsi 42 persen – 73 persen solar dan 29 persen LPG bersubsidi.
Bank Dunia menyarankan untuk menghilangkan subsidi ini sehingga akan menghemat 1 persen dari PDB. Adapun, untuk melindungi rumah tangga bawah, penghematan subsidi dialihkan menjadi penambahan bantuan sosial (bansos) dengan biaya 0,5 persen dari PDB. Dengan demikian, ada tambahan penghematan fiskal bersih sebesar 0,6 persen dari PDB.
Lembaga yang pernah dipimpin Sri Mulyani sebagai managing director sebelum pulang ke Tanah Air dan kembali menjadi Menteri Keuangan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga menyoroti kenaikan tarif PPN yang akan berdampak pada masyarakat miskin secara tidak proporsional. Kebijakan ini disebut menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 0,27 poin persentase, atau sekitar 0,7 juta orang.
Baca Juga
“Atas dasar itu, pemerintah perlu memberikan bantuan tunai langsung ke 23 juta rumah tangga miskin dan penjual makanan untuk mengatasi peningkatan biaya hidup akibat kenaikan PPN,” kata World Bank dalam risetnya, seperti dikutip pada Senin (27/6/2022).
Selain itu, World Bank juga menyarankan upaya lanjutan lainnya untuk mendukung penyusunan dan pemantauan peraturan pelaksanaan. Presiden Joko Widodo juga disarankan untuk membatasi volume solar bersubsidi. Itu guna mendukung pelayanan angkutan umum, nelayan kecil, dan petani.
Pembatasan juga menyangkut penyediaan LPG 3 kg untuk rumah tangga. Tabung LPG 3 kg bersubsidi saat ini tersedia untuk semua warga negara dengan biaya fiskal naik dari 0,2 persen dari PDB menjadi 0,4 persen pada 2020-2022.
“Batas tersebut harus ditetapkan pada tingkat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bahan bakar tahunan dari rumah tangga yang memenuhi syarat, keluarga nelayan dan petani, dan usaha mikro,” terangnya.
Terakhir, penyesuaian tarif bertahap untuk mencerminkan biaya input aktual akan mendorong konsumsi energi yang lebih efisien, investasi peralatan yang efisien, dan memungkinkan pajak karbon berfungsi.
Menurutnya, penggantian subsidi melalui PLN dengan bantuan langsung tunai ke rumah tangga akan memperkuat posisi keuangan PLN, sehingga dapat mendukung transisi energi.
