Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta masyarakat untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) secara efisien untuk menekan beban subsidi energi.
Terlebih lagi, beban subsidi itu terancam membengkak seiring harga minyak mentah dunia yang tertahan tinggi hingga pertengahan tahun ini. Selain itu, Arifin meminta PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan level keamanan dan jaringan logistik di setiap infrastruktur BBM untuk mengimbangi alokasi subsidi yang makin lebar tahun ini.
Imbauan itu disampaikan Arifin saat meninjau beberapa titik infrastruktur BBM di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPUBN) dan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Labuan Bajo pada Jumat (24/6/2022).
Saat peninjauan itu, Arifin turut didampingi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Agenda itu sekaligus menjadi tindak lanjut keterjangkauan akses energi bagi masyarakat yang menjadi hasil pembahasan "The 2nd Energy Transition Working Group (ETWG)".
Arifin meminta Pertamina untuk mengantisipasi ketersediaan BBM di tengah potensi lonjakan permintaan BBM mengingat Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas yang ditetapkan pemerintah.
“Kita harus antisipasi daerah ini akan banyak kunjungan wisatawan. Tentu kebutuhan avtur dan BBM akan meningkat,” kata Arifin melalui siaran pers, Jumat (24/6/2022).
Baca Juga
Dia berharap penataan operasional dan logistik dapat meningkatkan efisiensi alokasi anggaran subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang relatif tinggi pada pertengahan tahun ini.
“Sekarang ini harga minyak dunia sudah di atas US$100 sampai US$120 per barel. Harga keekonomian BBM RON 90 maupun RON 92, rata-rata di atas Rp30.000. Kita harus antisipasi ini karena situasi krisis energi tidak bisa diramalkan selesai tahun ini atau lebih lama lagi," tuturnya.
Beban subsidi yang makin lebar itu, kata dia, berasal dari komitmen pemerintah untuk memberikan harga BBM yang tetap murah di tengah masyarakat. Kendati harga keekonomian sudah terpaut lebar akibat harga bahan baku yang jauh di atas asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
"Pertalite (RON 90) saja dijual Rp7.650, Pertamax (RON 92) kita jual Rp12.500. Makanya, kita perlu mengingatkan ke masyarakat agar menggunakan BBM seefisien mungkin. Ini berdampak pada (membengkaknya) alokasi subsidi," kata dia.
Khusus pelayanan nelayan, dia mengungkapkan adanya beberapa kebutuhan BBM yang belum terpenuhi. Pemerintah pun merespon dengan baik adanya laporan tersebut. Bagi Arifin, kebutuhan BBM bagi masyarakat harus diprioritaskan. Untuk itu, pemerintah akan mempertimbangkan menambah alokasi BBM.
"Kalau nelayan membutuhkan, pemerintah harus merespon. Cuma ada aturannya, mekanisme pemberiannya gimana, misalnya untuk nelayan yang kapalnya 3 gross tonnage [GT]," kta dia.
Kendati demikian, dia mengapresiasi kinerja pengawasan yang ketat atas pendistribusian BBM baik subsidi maupun non-subsidi di Nusa Tenggara Timur. Tak hanya itu, realisasi dari alokasi pendistribusian BBM subsidi di Nusa Tenggara Timur mencapai 44 persen hingga 19 Juni 2022.
"Penyaluran cukup bagus. Masyarakat cukup tertib. Kita berharap khususnya daerah perbatasan nanti diawasi," tuturnya.
Berdasarkan data PT Pertamina (Persero), hingga 20 Juni 2022, realisasi BBM jenis Pertalite di Nusa Tenggara Timur mencapai 152.829 kilo liter, sementara realisasi BBM jenis Solar mencapai 65.646 kiloliter (KL).
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mencapai 20,4 juta KL atau 85 persen dari keseluruhan konsumsi BBM sebesar 24 juta kiloliter hingga Rabu (22/6/2022). Sisanya sebanyak 3.6 juta kiloliter BBM disalurkan dalam segmen komersial.
“Konsumsi untuk BBM porsi Pertalite atau penugasan dan solar subsidi secara nasional 85 persen dari total konsumsi BBM, 15 persen lainnya BBM non subsidi seperti Pertamax, Turbo, Dexlite dan Dex,” kata Pejabat sementara (Pjs.) Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting melalui pesan singkat,Kamis (28/6/2022).
Sementara itu, Irto mengatakan, konsumsi untuk bahan bakar gas atau liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram sudah mencapai 93 persen dari kuota yang ditetapkan pada tahun ini. Di sisi lain, konsumsi LPG non subsidi hanya mencapai 7 persen.
Dia mengatakan terdapat peningkatan konsumsi BBM dan LPG subsidi yang signifikan seiring dengan pemulihan kegiatan masyarakat dan industri hingga pertengahan tahun ini. Adapun pemulihan aktivitas masyarakat itu terjadi di tengah disrupsi pasokan energi global yang ikut mengerek harga komoditas di dalam negeri.
Di sisi lain, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mengajukan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mencapai 17 juta hingga 17,5 juta kiloliter pada penetapan asumsi dasar sektor energi dan sumber daya mineral dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2023.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan pengajuan itu disampaikan seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat pada BBM bersubsidi itu di tengah harga energi yang diprediksi tetap tertahan tinggi hingga akhir tahun ini.
“Kita mengusulkan agar volume BBM bersubsidi itu naik antara 17 juta sampai 17,5 juta kiloliter, kami juga meminta supaya subsidi tetap minyak solar untuk gasoil 48 itu meningkat dari Rp500 per liter menjadi Rp3.000 per liter,” kata Eddy melalui pesan suara, Kamis (23/6/2022).
Adapun pengajuan itu disampaikan saat rapat kerja tertutup bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Selasa (23/6/2022) lalu. Selanjutnya, Eddy menuturkan, ketetapan asumsi dasar yang sudah disetujui bakal dibawa ke rapat badan anggaran (Banggar) untuk mendapat persetujuan lebih lanjut.
