Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN membutuhkan suntikan modal mencapai sekitar Rp20 triliun untuk mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100 persen selama kurun waktu 2023 hingga 2024 mendatang.
Adapun PLN tengah mengajukan penyertaan modal negara (PMN) mencapai Rp10 triliun untuk menunjang program elektrifikasi itu pada rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 ke parlemen.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan perseroan enggan menarik modal dari penerbitan surat utang negara (SUN) berdenominasi valuta asing atau global bond lantaran status proyek elektrifikasi yang berisiko di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).
Berdasarkan catatan PLN, biaya investasi yang dibutuhkan per pelanggan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah itu mencapai Rp25 juta hingga Rp45 juta.
“Kami mengajukan Rp10 triliun tahun ini untuk membangun infrastruktur kelistrikan di seluruh Nusantara yang tersulit secara komersial, paling tidak feasible di daerah terpencil yang ada tantangan dan hambatan. Apabila kami menggunakan dana dari global bond atau pinjaman maka proyek ini sulit untuk didanai secara komersial,” kata Darmawan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI Ihwal usulan PMN Tahun Anggaran 2023, Rabu (15/6/2022).
Berdasarkan perhitungan PLN, dana elektrifikasi itu bakal dialokasikan untuk kawasan Jawa, Madura, dan Bali sebesar Rp2,03 triliun, regional Sumatera dan Kalimantan sebesar Rp9,93 triliun, dan Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai Rp6 triliun. Rencananya, PLN bakal menagih PMN sisanya sebesar Rp7,96 triliun pada APBN 2024.
Baca Juga
Di sisi lain, dana PMN 2020 yang sudah terealisasikan sampai dengan triwulan pertama 2022 mencapai Rp4,7 triliun atau setara dengan 95 persen dari keseluruhan total dana PMN diterima. Adapun dana PMN 2021 yang telah direalisasikan hingga triwulan pertama tahun ini sebesar Rp4 triliun atau setara dengan 80 persen dari keseluruhan dana yang dihimpun dari kas negara.
Sementara dana PMN 2022 sebesar Rp5 triliun hingga saat ini masih dalam proses harmonisasi penerbitan peraturan pemerintah (PP).
“PLN sebagai korporasi telah melakukan aksi korporasi sebesar Rp196,8 miliar untuk mendukung terciptanya rasio elektrifikasi menuju 100 persen dengan menghubungkan kelistrikan di daerah-daerah terpencil dan memberikan akses listrik yang berkeadilan bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Adapun alokasi dana PMN itu bakal digunakan untuk menggantikan pasokan listrik yang selama ini disediakan mandiri oleh masyarakat.
Selain itu, di sejumlah regional PLN bakal berfokus untuk membangun infrastruktur pembangkit dengan sumber daya setempat berupa PLTA, transmisi untuk menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil dan menyambung pelanggan untuk listrik berkeadilan.
PLN juga belakangan membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa PLTM, PLTA, PLTMG, dan PTLF dan transmisi untuk menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil.
Selama periode 2016–2021 PLN menerima PMN Tunai sebesar Rp40,06 triliun, atau setara dengan 9,7 persen dengan total investasi tunai sebesar Rp411,66 triliun (pendanaan pekerjaan menggunakan anggaran PLN di luar investasi IPP).
