Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tak Puas! DPR Cecar Lagi Kementan soal Vaksin PMK

Komisi IV DPR mencecar Kementerian Pertanian (Kementan) soal pengadaan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK).
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2020)./ANTARA - Reno Esnir
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2020)./ANTARA - Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization of the United Nation/FAO) disebut akan mengirim bantuan 10.000 vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke Indonesia. Namun, hingga saat ini belum ada nota kesepahaman (MoU) terkait kesepatakan tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan jajarannya di Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR RI, Senin (13/6/2022). Dalam raker tersebut, Ketua Komisi IV Sudin menanyakan mengenai kepastian bantuan vaksin PMK dari FAO.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nasrullah mengatakan, 10.000 dosis vaksin PMK akan diambil dari Vietnam. Dia mengaku pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan FAO di Indonesia pada Jumat (10/6/2022).

“Saya sudah bertemu dengan FAO di Hotel Arya Duta,” kata Nasrullah, Senin (13/6/2022).

Kemudian, Sudin menanyakan mengapa MoU bantuan vaksin PMK dari FAO tersebut belum ada hingga saat ini.

“Baru nanti akan saya bantu. Ini digarisbawahi. Saya juga nggak mau Anda mengada-ada, namun ternyata dibohongi,” ujar Sudin.

Selain itu, Sudin pun menanyakan terkait persetujuan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan mengenai pengajuan refocusing anggaran dari Kementan.

“Kita sudah melakukan komunikasi dengan Dirjen Anggaran,” jawab Nasrullah.

Namun, Sudin kemudian langsung memotong jawaban Nasrullah. “Baru komunikasi, kan belum ada persetujuan? Jawab jujur saja!,” katanya.

“Yang Rp180 miliar belum, pak, karena ini baru hasil RDP kemarin,” ujar Nasrullah.

Sudin pun kemudian menanyakan, dari mana anggaran untuk pembelian vaksin PMK.

“Yang 80.000 dosis diambil dari anggaran Rp80 miliar, termasuk di dalamnya obat-obatan dan peralatannya,” ucap Nasrullah.

Namun, Sudin langsung memotong dan mengokreksi. “Bukan 80.000 kali, 800.000 [vaksin]. Tenang saja jangan gugup!.”

Kemudian Sudin menegaskan bahwa Kementan belum membeli 3 juta vaksin seperti yang direncanakan. “Jangan bilang Anda minggu kedua 3 juta akan datang,” tutur Sudin.

Diberitakan sebelumnya, data Kementerian Pertanian per 2 Juni 2022 menunjukkan bahwa 57.732 hewan ternak mengalami sakit dengan gejala PMK di 127 kabupaten dan kota di 18 provinsi. Sebagian telah terkonfirmasi positif terinfeksi PMK, sedangkan sebagian lainnya masih berstatus suspek.

Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE) menyatakan bahwa hewan-hewan yang tertular PMK harus dilakukan pemusnahan. Akan tetapi, beberapa pihak menilai konsep yang diadopsi oleh negara-negara maju ini tidak bisa diadopsi di Indonesia karena terkendala anggaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Indra Gunawan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper