Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kelas Rawat Inap Standar, Dirut BPJS Kesehatan Usul 2 Kriteria Tambahan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengusulkan dua kriteria tambahan dalam regulasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Newswire
Newswire - Bisnis.com 12 Juni 2022  |  15:57 WIB
Kelas Rawat Inap Standar, Dirut BPJS Kesehatan Usul 2 Kriteria Tambahan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti (kanan) saat berdialog dengan Presiden RI Joko Widodo di Anjungan Telemedicine Program JKN GTRA Summit 2022 di Wakatobi, Kamis (9/6/2022). (ANTARA - HO/BPJS Kesehatan)

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengusulkan dua kriteria tambahan dalam regulasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dua usulan tersebut akan melengkapi 12 kriteria KRIS yang telah disepakati sebelumnya.

“Kami mengusulkan dua kriteria tambahan yang dirumuskan dalam regulasi KRIS, yaitu akses terhadap dokter dan obat. Hal ini merupakan esensi dari pelayanan kesehatan," ujar Ghufron, dikutip dari Antara, Minggu (12/6/2022).

Menurut dia, peserta JKN memiliki hak atas akses terhadap pelayanan kesehatan selama dirawat.

"Dari perspektif peserta JKN, urgensi yang diperlukan oleh peserta sebetulnya adalah dapat diaksesnya pelayanan kesehatan di manapun ketika dibutuhkan, bukan adanya kelas standar. Bagi responden, hak atas obat dan visitasi dokter adalah yang paling penting dalam program JKN. Apapun kebijakan yang diterapkan, responden berharap ketika KRIS diterapkan, maka harus ada kepastian bahwa hak atas obat, kunjungan dokter, dan ketersediaan kamar dijamin dengan baik," katanya.

Tak hanya itu, ia juga meminta regulator untuk mempersiapkan regulasi yang dibutuhkan agar pelaksanaan KRIS berjalan dengan baik.

"Harapan kami, regulator menyediakan regulasi yang matang dan komprehensif melihat dari berbagai aspek agar pelaksanaan KRIS tidak terganjal regulasi yang belum sempurna atau terkesan dipaksakan berjalan sambil regulasi menyesuaikan, karena itu akan berdampak terhadap mutu layanan fasilitas kesehatan, proses verifikasi klaim oleh BPJS Kesehatan hingga kenyamanan peserta JKN itu sendiri," katanya.

Ghufron juga berharap Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Kesehatan, dan Asosiasi Rumah Sakit dapat memperjelas kesepakatan definisi dan kriteria KRIS sebelum diujicobakan dan diimplementasikan.

Sebelumnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI beberapa waktu lalu, DJSN menyampaikan bahwa telah menyepakati 12 kriteria yang akan menjadi dasar penyelenggaraan KRIS.

Dua belas kriteria tersebut dititikberatkan pada kondisi sarana dan prasarana nonmedis yakni ruang rawat inap, seperti kondisi ventilasi, suhu ruangan, dan kepadatan ruang rawat inap.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

rumah sakit BPJS Kesehatan jkn Iuran BPJS

Sumber : Antara

Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

back to top To top