Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah berfokus untuk merancang skema subsidi tertutup bagi penyaluran LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Adapun skema distribusi tertutup tersebut dilakukan agar lebih tepat sasaran.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan pemerintah berkomitmen untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga komoditas, imbas dari ketidakpastian global.
"Ini kan luar biasa ketidakpastiannya. Harga minyak sekarang US$120 per barel. Harga bahan makanan juga tinggi," kata Febrio usai Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan RI, Selasa (7/6/2022).
Sementara itu, ketika ditanya kapan kewajiban subsidi tersebut diimplementasikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa hal tersebut akan diatur oleh Pertamina.
"Soal teknis ke Pertamina," katanya.
Berdasarkan data Kantor Staf Presiden (KSP), realisasi belanja negara untuk subsidi BBM dan LPG hingga April 2022 mencapai Rp34,6 triliun. Jumlah ini, lebih tinggi 50 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021, yaitu Rp23,3 triliun.
Pemerintah saat ini tetap mempertahankan subsidi BBM khususnya Pertalite dan LPG 3 kg untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Mengutip Bisnis, Selasa (7/6/2022), Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah bisa saja mencabut subsidi dan melepas BBM jenis Pertalite dan LPG 3 kg dengan harga keekonomian demi menjaga stabilitas APBN.
Kendati demikian, opsi tersebut tidak dipilih. Sebagai gantinya, pemerintah justru menambah anggaran belanja untuk subsidi energi.
"Sebenarnya disadari, bahwa subsidi energi, khususnya LPG, banyak yang kurang tepat sasaran, karena banyak dinikmati oleh kelas menengah-atas. Untuk itu, pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan transformasi skema subsidi, dari subsidi terhadap barang menjadi subsidi terhadap orang atau sistem tertutup," jelas Edy.
