Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menilai kebijakan restriksi untuk penanganan Covid-19 di China memengaruhi disrupsi rantai pasok ke banyak negara, sehingga berdampak kepada Purchasing Managers’ Index atau PMI Manufaktur.
PMI Manufaktur Indonesia pada Mei 2022 tercatat berada di level 50,8 atau masih ekspansif. Tetapi, kinerja itu ternyata melambat dari posisi April 2022 di level 51,9.
Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu mengatakan perlambatan laju PMI Manufaktur Indonesia sejalan dengan yang terjadi di berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Perlambatan di antaranya terjadi di Filipina (54,1), Malaysia (50,1), India (54,6), Eropa (54,6), dan Amerika Serikat (57,0).
Menurutnya, kebijakan restriksi oleh pemerintah China untuk menangani Covid-19 memengaruhi kinerja PMI Manufaktur di banyak negara. Negeri Tirai Bambu sendiri kini berada di posisi kontraksi, yakni dengan PMI Manufaktur 48,1, meskipun sudah mengalami peningkatan.
"Disrupsi rantai pasok dan kebijakan restriksi Covid-19 di China telah berdampak pada kinerja manufaktur di banyak negara mengingat besarnya kontribusi China dalam rantai pasok global. Hal tersebut akan terus kami antisipasi agar risiko ini tidak menghambat laju pemulihan ekonomi Indonesia," ujar Febrio pada Jumat (3/6/2022).
Konflik geopolitik yang masih terjadi serta restriksi sosial di China menekan arus pasokan dan waktu pengiriman barang ke dalam negeri pada Mei 2022. Febrio menyebut kondisi itu menyebabkan tertahannya sektor manufaktur dalam mengoptimalkan kapasitas produksinya.
Harga barang input yang masih tinggi pun menambah tekanan pada pertumbuhan sektor manufaktur. Tetapi, Febrio meyakini pertumbuhan permintaan domestik maupun ekspor masih terus meningkat dan penyerapan tenaga kerja terus terjadi seiring dengan ekspansi produksi di tengah tren pemulihan ekonomi.
“Ke depan, manufaktur akan membaik seiring dengan relaksasi lockdown di China. Kapasitas produksi manufaktur saat ini terus membaik dan mulai mendekati kapasitas produksi rata-rata pada periode prapandemi. Selain itu, intervensi Pemerintah untuk mengendalikan harga juga sangat penting untuk menjaga berlanjutnya momentum pemulihan," katanya.
