Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran infrastruktur dalam APBN tahun depan akan lebih tinggi dibandingkan dengan 2021 dan 2022.
Rencana anggaran pembangunan infrastruktur pada 2023 sekitar Rp367,7 triliun hingga Rp417,7 triliun. Sementara itu anggaran pembangunan infrastruktur pada 2021 dan 2022, masing-masing sebesar Rp406,1 triliun dan Rp365,8 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan satu alasan anggaran infrastruktur naik, karena Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga ataupun negara berkembang lainnya.
"Meskipun mungkin dalam 9 tahun terakhir kita melihat infrastruktur dibangun, namun Indonesia dari kesiapan infrastruktur masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga kita atau emerging country yang lain," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, Selasa (31/5/2022).
Dia menambahkan bahwa kesiapan infrastruktur bakal berkorelasi positif terhadap kenaikan produktivitas di Indonesia.
Adapun, kata Sri Mulyani, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, fokus pembangunan infrastruktur adalah yang dapat diselesaikan pada periode pemerintahan ini.
"Yang bisa diselesaikan di 2023 atau semester I/2024 untuk bisa menunjukkan akuntabilitas dari pemerintahan dalam mengakselerasi dan membangun infrastruktur," ujar dia.
Pada lain sisi, pemerintah sudah mulai membangun Ibu Kota Negara (IKN) dan pembangunanya akan terus digenjot pada 2023.
"Belanja APBN untuk membangun mulai dari membangun infrastruktur dasar hingga berbagai fasilitas pemerintah yang utama sudah dimulai dan akan diteruskan pada tahun depan," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, otoritas fiskal dituntut Presiden Joko Widodo untuk mempertajam tujuan belanja.
Dia menjelaskan, arah kebijakan APBN 2023 fokus pada lima hal, yakni perbaikan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan mendorong ekonomi hijau.
“Belanja harus kita perbaiki, dipertajam. Penajaman belanja di K/L maupun di berbagai region perlu kita lakukan bersama,” kata Suahasil.
