Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyarankan agar Bank Indonesia segera menaikkan suku bunga acuan dalam waktu dekat.
Imbauan tersebut datang ditengah ancaman kenaikan harga pangan yang mulai melanda Indonesia yang terjadi akibat gejolak politik antara Rusia dan Ukraina hingga efek perubahan iklim.
Ekonom CSIS Deni Firawan mengatakan Bank Indonesia (BI) bersama dengan pemerintah harus menjaga stabilitas makro ekonomi, khususnya yang terkait dengan nilai tukar rupiah.
Kebijakan moneter yang diambil BI, kata dia, harus mampu mengantisipasi terjadinya kemungkinan kembalinya taper tantrum akibat kebijakan penghentian quantitative easing dan peningkatan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed.
Berkaca dari kesalahan The Fed, Deni menyarankan agar dalam waktu dekat BI menaikkan suku bunga acuannya.
"Belajar dari kesalahan The Fed yang terlambat menaikkan suku bunga, kami pikir BI sebaiknya mulai segera menaikkan suku bunga acuannya guna menghindari terjadinya pelarian modal atau capital flight yang bisa berdampak pada depresiasi nilai tukar dan juga menambah tekanan terhadap inflasi, khususnya berasal dari imported product," kata Deni dalam media briefing bertajuk Ancaman Kenaikan Harga Pangan di Indonesia, Senin (30/5/2022).
Baca Juga
Menurut dia, kenaikan suku bunga sangat penting dan diperlukan sebagai upaya gradual untuk menarik kembali besarnya peningkatan jumlah uang beredar yang diakibatkan oleh masifnya stimulus moneter dan fiskal yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19.
Kemudian dari sisi fiskal, pemerintah dinilai perlu secara gradual menekan defisit APBN melalui perbaikan alokasi anggaran dan efisiensi penggunaannya dengan cara memotong pos-pos anggaran yang kurang perlu.
"Di sini kami menekankan bahwa pengendalian besaran realisasi dari alokasi subsidi BBM dan energi, juga kompensasi yang diakibatkan dari kenaikan harga energi ataupun pangan ini merupakan salah satu item anggaran yang menurut kami perlu sangat dijaga oleh pemerintah guna menjaga kredibilitas kebijakan makroprudensial pemerintah dalam menjamin stabilitas harga," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
