Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pajak Ekspor Bahan Baku, Menteri Bahlil Sebut Bakal Diskusi dengan Sri Mulyani

Kementerian Investasi mendorong pengenaan pajak yang lebih besar bagi perusahaan yang melakukan ekspor bahan baku.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com 24 Mei 2022  |  23:32 WIB
Pajak Ekspor Bahan Baku, Menteri Bahlil Sebut Bakal Diskusi dengan Sri Mulyani
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). ANTARA FOTO - Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berwacana bakal menerapkan pajak ekspor yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor bahan baku dari Indonesia.

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan, dirinya membangun wacana tersebut lantaran saat ini tengah terjadi kompetisi yang luar biasa.

Dia mencontohkan Eropa, dimana Eropa membuat suatu aturan bahwa baterai cell harus  di bangun di dekat pabrik mobil mereka.

Sementara di Indonesia sedang dalam tahap membangun hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah, misalnya seperti yang dilakukan LG saat ini yang sedang mengembangkan ekosistem baterai mobil mulai dari tambang, hingga recyclenya.

Bahlil mengatakan, apabila perusahaan-perusahaan yang masuk ke Indonesia hanya ingin mengambil bahan bakunya saja, maka Indonesia akan mengalami kerugian.

"Ini menjadi perdebatan tarik menarik nih, kalau mereka hanya mau mengambil bahan baku kita, negara kita rugi. Berarti ada kompensasi lain yang harus kita dapatkan. Apa instrumennya yaitu pajak," kata Bahlil dalam Press Briefing di WEF Annual Meeting 2022, Davos, Swiss, Selasa (24/5/2022).

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai transformasi ekonomi, visi besar dari Presiden adalah nilai tambah.

Oleh karena itu, kata Bahlil, jika Indonesia tidak melakukan hilirisasi-hilirisasi lewat regulasi-regulasi yang sah maupun yang lazim dilakukan oleh negara-negara lain, maka negara akan terus dibohongi oleh negara-negara lain.

"Ketika mereka memaksakan kehendak [untuk ekspor bahan baku], kami akan bicara sama Menteri Keuangan [Sri Mulyani], formulasi apa yang tepat," jelas Bahlil.

Bahlil kembali menegaskan, pajak ekspor masih merupakan wacana.

"Makanya kemarin saya katakan bahwa bisa aja kita melakukan satu tindakan-tindakan yang  terukur dalam rangka mengamankan kepentingan negara terkait dengan program membangun ekosistem baterai  mobil," ujarnya.

Sebelumnya Bahlil menyampaikan rencananya untuk menerapkan pajak ekspor yang lebih besar bagi perusahaan yang melakukan ekspor bahan mentah.

Dia menegaskan, Indonesia tak lagi mengizinkan ekspor bahan baku, salah satunya nikel. Pun harus dilakukan, bahan baku tersebut harus sudah dikelola 60-70 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak bkpm ri pangkas pajak ekspor bahlil lahadalia
Editor : Anggara Pernando

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top