Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kesulitan untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap terjangkau di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun ini.
Jokowi mengatakan, sebagian besar negara besar lainnya sudah menyesuaikan harga BBM mereka mengikuti tren harga minyak di pasar dunia.
“Bensin kenaikannya sangat tinggi di negara-negara selain kita, Singapura sekarang harga BBM sudah Rp32.000, Jerman di angka Rp31.000, Thailand Rp20.000. Kita, Pertalite masih Rp7.650, Pertamax Rp12.500 yang lain sudah jauh sekali, karena kita tahan terus, tapi subsidi ini kan membesar-membesar. Sampai kapan kita bisa menahan ini,” kata Jokowi saat acara Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Di sisi lain, Jokowi mengatakan, manuver pemerintah untuk menahan harga energi yang juga diikuti dengan harga pangan belakangan berdampak positif pada situasi inflasi domestik yang masih relatif terkendali.
Jokowi mengatakan inflasi Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan negara besar lainnya. Hingga pertengahan tahun ini, Inflasi Indonesia masih berada di kisaran 3,5 persen. Sementara itu, Amerika Serikat dan Turki masing-masing mencatatkan rekor inflasi sebesar 8,3 persen dan 70 persen.
“Bayangkan kita masih di 3,5 persen. Patut kita syukuri tapi karena kita menahan Pertalite, gas, listrik begitu kita ikutkan ke angka keekonomiannya ya pasti inflasi kita akan mengikuti naik,” ujar Jokowi.
Dengan demikian, dia meminta, pemerintah pusat, daerah dan juga badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengoptimalkan belanja pada produk-produk dalam negeri. Dia berharap belanja APBN dan APBD dapat terserap kembali untuk mengungkit daya beli masyarakat.
“Betul-betul harus kita pegang erat agar pemanfaatannya bisa fokus pada apa yang kita tuju karena uangnya besar sekali APBN kita Rp2.714 triliun dan APBD kita Rp1.197 triliun ditambah dengan BUMN,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta penambahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk belanja subsidi dan perlindungan sosial. Penambahan anggaran dan kompensasi BBM sendiri mencapai Rp275 triliun.
Pengajuan penambahan alokasi itu dibahas dalam Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Raker Banggar DPR) terkait persetujuan tambahan kebutuhan anggaran dalam merespons kenaikan harga komoditas. Raker itu berlangsung pada Kamis (19/5/2022).
Sri Mulyani memaparkan bahwa tingginya harga komoditas dan energi menyebabkan adanya selisih antara asumsi harga minyak atau Indonesia crude price (ICP) yang tercantum dalam APBN, yakni US$63 per barel. Saat ini, rata-rata harga ICP telah mencapai US$99,4 per barel.
Hal tersebut menyebabkan adanya kekurangan kebutuhan anggaran untuk subsidi BBM dan pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina (Persero). Sri Mulyani menyebut bahwa kebutuhan biaya subsidi akan melonjak dari Rp134 triliun menjadi Rp208,9 triliun dan kompensasi melonjak dari Rp18,5 triliun menjadi Rp234,6 triliun.
"Pilihannya hanya dua, kalau ini [anggaran subsidi dan kompensasi] tidak dinaikkan harga BBM dan listrik naik, kalau harga BBM dan listrik tidak naik ya ini yang naik. Tidak ada in between, pilihannya hanya dua," ujar Sri Mulyani, Kamis (19/5/2022).
