Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengatakan rantai pasok crude palm oil (CPO) untuk keperluan produksi minyak goreng di Tanah Air dalam kondisi aman.
Pada 2021, neraca produk CPO yang diproduksi untuk keperluan nasional lebih dari 52 juta kilo liter. Sebanyak 96 persen diolah menjadi refinery palm oil dengan jumlah 36,4 juta kilo liter.
Kemudian, sebanyak 22,4 juta kilo liter diolah menjadi refinerefined, bleached, deodorized (RBD) palm olein untuk diproses lebih lanjut menjadi minyak goreng curah dengan jumlah 2,42 juta kilo liter untuk keperluan nasional.
"Dalam kaitan dengan minyak goreng, dari sisi suplai berupa bahan baku CPO tidak ada masalah. Tinggal mengatur alokasi bahan baku minyak goreng dari aspek distribusi dan tata niaga," kata Joko dalam RDP di Komisi VII DPR RI, Selasa (24/5/2022).
Terkait dengan hal itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah menyiapkan aturan perihal anggaran pendanaan program distribusi minyak goreng curah (MGC) bersubsidi demi menekan harga produk itu di pasaran.
Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengatakan dana tersebut diambil dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Baca Juga
"Kami tinggal menunggu ditandatanganinya oleh Menteri Perindustrian [Agus Gumiwang] ad interim," kata Putu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (24/5/2022).
Perihal pendanaan distribusi minyak goreng bersubsidi tersebut, sambungnya, akan diatur dalam Permenperin tentang Perubahan Ketiga Permenperin No. 8/2022 tentang tentang Terminasi Program Penyediaan MGC Bersubsidi yang masalah berstatus rancangan.
Putu menambahkan, konsep soal determinasi program penyediaan minyak goreng curah bersubsidi menggunakan dana BPDPKS telah disampaikan kepada Agus Gumiwang dan akan berlaku pada 31 Mei 2022.
Sebelumnya, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal mengatakan ada 81 pabrikan minyak goreng yang diwajibkan mendaftar dalam program tersebut.
Per 22 Maret 2022, sebanyak 47 perusahaan industri telah mendaftar, untuk kemudian wajib melaporkan rencana produksi, distribusi, dan rantai distributornya hingga tingkat kabupaten/kota.
Berdasarkan hitungan sementara, nilai subsidi untuk program ini akan mencapai Rp7,28 triliun.
BPDPKS akan memberikan penggantian selisih antara harga acuan keekonomian (HAK) dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg.
Dia menjelaskan selisih antara HAK sebesar Rp20.398 per liter dan HET Rp14.000 per liter yakni Rp6.398 per liter. Dengan perkiraan kebutuhan minyak goreng curah sebesar 1,2 juta liter selama enam bulan ke depan, maka kebutuhan dananya menjadi Rp7,28 triliun.
Dengan jaminan pasokan dari pabrikan yang diatur oleh Kemenperin, normalisasi ketersediaan dan harga minyak goreng diharapkan dapat segera terealisasi dalam waktu dekat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
