Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gapki Bicara Soal Pasokan Bahan Baku Minyak Goreng, Masih Aman?

Gapki menjelaskan pasokan bahan baku minyak goreng dari turunan CPO.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 24 Mei 2022  |  19:49 WIB
Konsumen melihat stok minyak goreng aneka merek tersedia di etalase pasar swalayan Karanganyar pada Kamis (17/3/2022) -  Solopos.com/Indah Septiyaning Wardani.
Konsumen melihat stok minyak goreng aneka merek tersedia di etalase pasar swalayan Karanganyar pada Kamis (17/3/2022) - Solopos.com/Indah Septiyaning Wardani.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengatakan rantai pasok crude palm oil (CPO) untuk keperluan produksi minyak goreng di Tanah Air dalam kondisi aman.

Pada 2021, neraca produk CPO yang diproduksi untuk keperluan nasional lebih dari 52 juta kilo liter. Sebanyak 96 persen diolah menjadi refinery palm oil dengan jumlah 36,4 juta kilo liter.

Kemudian, sebanyak 22,4 juta kilo liter diolah menjadi refinerefined, bleached, deodorized (RBD) palm olein untuk diproses lebih lanjut menjadi minyak goreng curah dengan jumlah 2,42 juta kilo liter untuk keperluan nasional.

"Dalam kaitan dengan minyak goreng, dari sisi suplai berupa bahan baku CPO tidak ada masalah. Tinggal mengatur alokasi bahan baku minyak goreng dari aspek distribusi dan tata niaga," kata Joko dalam RDP di Komisi VII DPR RI, Selasa (24/5/2022).

Terkait dengan hal itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah menyiapkan aturan perihal anggaran pendanaan program distribusi minyak goreng curah (MGC) bersubsidi demi menekan harga produk itu di pasaran.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengatakan dana tersebut diambil dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Kami tinggal menunggu ditandatanganinya oleh Menteri Perindustrian [Agus Gumiwang] ad interim," kata Putu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (24/5/2022).

Perihal pendanaan distribusi minyak goreng bersubsidi tersebut, sambungnya, akan diatur dalam Permenperin tentang Perubahan Ketiga Permenperin No. 8/2022 tentang tentang Terminasi Program Penyediaan MGC Bersubsidi yang masalah berstatus rancangan.

Putu menambahkan, konsep soal determinasi program penyediaan minyak goreng curah bersubsidi menggunakan dana BPDPKS telah disampaikan kepada Agus Gumiwang dan akan berlaku pada 31 Mei 2022.

Sebelumnya, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal mengatakan ada 81 pabrikan minyak goreng yang diwajibkan mendaftar dalam program tersebut.

Per 22 Maret 2022, sebanyak 47 perusahaan industri telah mendaftar, untuk kemudian wajib melaporkan rencana produksi, distribusi, dan rantai distributornya hingga tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan hitungan sementara, nilai subsidi untuk program ini akan mencapai Rp7,28 triliun.

BPDPKS akan memberikan penggantian selisih antara harga acuan keekonomian (HAK) dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg.

Dia menjelaskan selisih antara HAK sebesar Rp20.398 per liter dan HET Rp14.000 per liter yakni Rp6.398 per liter. Dengan perkiraan kebutuhan minyak goreng curah sebesar 1,2 juta liter selama enam bulan ke depan, maka kebutuhan dananya menjadi Rp7,28 triliun.

Dengan jaminan pasokan dari pabrikan yang diatur oleh Kemenperin, normalisasi ketersediaan dan harga minyak goreng diharapkan dapat segera terealisasi dalam waktu dekat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

cpo gapki minyak goreng
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top