Bisnis.com, JAKARTA – Setelah tercekik hampir satu bulan lamanya akibat larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO), aksi keprihatinan dari petani kelapa sawit akhirnya didengar oleh Presiden Jokowi.
Jokowi resmi akan membuka kembali keran ekspor minyak goreng dan CPO pada Senin, 23 Mei 2022. Kebutuhan minyak goreng dan stok yang sudah tercukupi membuat Jokowi memutuskan untuk membuka kembali ekspor tersebut.
“Oleh karena kondisi pasokan dan harga minyak goreng, serta mempertimbangkan adanya 17 juta tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan tenaga pendukung lainnya, saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022,” kata Jokowi pernyataan resminya melalui Sekretariat Presiden secara virtual, Kamis (19/5/2022).
Pada pernyataan tersebut, Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit yang telah memberikan pengertian untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas
“Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Lebih lanjut Jokowi menyampaikan bahwa secara kelembagaan pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.
Baca Juga
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyambut gembira atas keputusan tersebut. Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto mengucapkan rasa terima kasih sehingga petani dapat berkegiatan seperti normal lagi.
“Terima kasih kepada bapak presiden yang sudah membuka kembali larangan ekspor minyak sawit. Kami mengapresiasi atas pernyataan bapak presiden untuk pencabutan larangan ini sehingga para petani sawit di daerah bisa kembali normal seperti semula dan roda ekonomi petani sawit lebih baik kembali,” ujar Darto melalui keterangan tertulis, Kamis (19/5/2022).
Para petani mengaku mendukung kebijakan Jokowi dan telah memaklumi kebijakan sebelumnya.
SPKS berharap akan ada konsistensi dari kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pertanian untuk mengubah tata kelola sawit Indonesia serta memperbaiki tata kelola BPDP-KS yang selama ini hanya berpihak kepada segolongan orang tertentu.
“Ini juga menjadi point kami saat bertemu bapak presiden di Istana Negara Jakarta pada tanggal 23 Maret 2022 untuk pembenahan regulasi dan BPDP-KS. Terimakasih bapak presiden,” tutup Darto.
Sebelumnya, para petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar aksi keprihatinan menolak kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (17/5/2022).
Aksi demo tolak larangan ekspor CPO ini dilakukan lebih dari 250 peserta yang digelar serentak di 22 provinsi petani sawit dari seluruh Indonesia.
Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan saat ini dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia paling tidak 25 persen telah menghentikan pembelian TBS sawit petani. Ini terjadi setelah harga TBS petani sudah anjlok 40-70 persen dari harga penetapan dinas perkebunan dan ini terjadi secara merata sejak larangan ekspor 28 April lalu.
Alhasil, petani menanggung beban berat akibat pelarangan tersebut. Keputusan Jokowi yang baru diumumkan ini menjadi oksigen bagi para petani untuk melakukan kegiatannya secara normal kembali, serta perusahaan yang dapat kembali mengalirkan CPO ke negara importir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
