Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Petani Kelapa Sawit Bakal Demo di Depan Kantor Airlangga Hartarto

Sebanyak 150 petani kelapa sawit dari 22 provinsi dan 146 kabupaten/kota akan mengikuti aksi demo di depan kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat.
Ilustrasi petani kelapa sawit/Bisnis
Ilustrasi petani kelapa sawit/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) akan menggelar aksi demo yang akan digelar Selasa (17/5/2022)  di dua titik, yakni depan kantor Airlangga Hartarto atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan depan Patung Kuda Monas, Jakart Pusat. 

Sebanyak 150 petani dari 22 provinsi dan 146 kabupaten/kota akan mengikuti aksi turun ke jalan dalam rangka menyikapi larangan ekspor crude palm oil (CPO) berdampak pada anjloknya harga tandan buah segar (TBS) yang turut menekan perekonomian para petani sawit.

Ketua Apkasindo Gulat Manurung membenarkan bahwa para petani akan turun ke jalan dan memperjuangkan nasibnya yang tertekan akibat larangan ekspor yang ditetapkan pemerintah.

“Betul, hari Selasa [17/5/2022] 150 petani dari 22 provinsi akan melakukan aksi. Provinsi yang ada perwakilan kita akan mengirimkan petaninya,” ujar Gulat, Minggu (15/5/2022).

Setelah pelarangan ekspor pada 28 April 2022, hanya dalam waktu satu minggu harga TBS anjlok 58,87 persen. Dia mengatakan petani kelapa saiwt menuntut lima hal. Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo atau perwakilan Ostana supaya melindungi petani akibat turunnya harga TBS sawit sebesar 75 persen di 22 provinsi di Indonesia.

Kedua, meminta Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS.

Ketiga, meminta Jokowi melindungi 16 juta petani sawit yang terancam turun pendapatannya akibat kebijakan larangan ekspor sawit. Keempat, meminta Jokowi memperkuat distribusi minyak goreng sawit (khususnya subsidi) dengan melibatkan jejaring TNI dan Polri.

Kelima, meminta Jokowi untuk memerintahkan menteri pertanian untuk merevisi Permentan No. 1/2018 tentang Tataniaga TBS.  

“Kami meminta supaya Pak Jokowi meninjau larangan ekspor, karena faktanya telah mengakibatkan harga TBS anjlok dan petani sawit menjadi korbannya. Itu tuntutan yang utama,” ujar Gulat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper