Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BKPM Sebut 3 Hal Penting untuk Capai Net Zero Emission di 2060

Menurut BKPM, ketiga hal tersebut adalah pengukuran, motivasi dan literasi.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com 12 Mei 2022  |  13:17 WIB
Pekerja membersihkan panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (2/2/2021). - ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Pekerja membersihkan panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (2/2/2021). - ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai Net Zero Emission di 2060 atau lebih awal. Untuk mencapai target tersebut, terdapat tiga hal penting yang perlu dilakukan.

Deputi Perencanaan Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan menyampaikan, ketiga hal tersebut adalah pengukuran, motivasi dan literasi.

Dia kemudian menjabarkan tiga hal tersebut. Pertama, masalah pengukuran. Indra menuturkan diperlukan alat untuk mengukur agar dapat menuju ekonomi hijau.

"Selama nggak ada alat untuk mengukur, kita gelap ya, kita mau menuju hijau tapi kita nggak tahu hijaunya itu berapa," kata Indra dalam Green Economy Indonesia Summit 2022: "The Future Economy of Indonesia" Day 2, Kamis (12/5/2022).

Dia membeberkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berupaya untuk menerbitkan green taxonomy. Sebentar lagi, Bank Indonesia juga akan mengeluarkan semacam kalkulator karbon. Ini, menurutnya sangat bagus bagi para pelaku usaha sehingga mereka memiliki pedoman untuk mencapai ekonomi hijau.

Dia mencontohkan, jika seseorang mengurangi bahan bakar dari diesel ke tenaga surya, maka alat tersebut akan menunjukkan berapa emisi yang berkurang sehingga sekali lagi dia menegaskan alat sangat penting untuk mengukur emisi.

Selanjutnya adalah motivasi. "Yang saya maksud motivasi adalah kalau kita mengurangi energi fosil, bergerak ke energi hijau, pasti ada daerah atau pelaku usaha yang dirugikan," ungkapnya.

Ditambah lagi, kompetitifnes daerah-daerah penghasil batu bara akan berkurang dan banyak masyarakat miskin mengonsumsi barang-barang dan pangan yang dihasilkan dari energi intensif yang tinggi.

Menurut Indra, apabila pajak karbon diterapkan begitu saja, maka ini menjadi tidak adil untuk masyarakat miskin dan pelaku usaha.

Sehingga, kata dia, tantangannya adalah, selain harus hijau, juga harus adil dan terjangkau.

"Kalau kita disuruh pakai energi surya, energi angin, tapi tagihan listrik kita jadi tiga kali lipat,  nggak ada yang mau. Tapi kalau energi surya sudah  lebih murah dari energi diesel,  nggak usah disuruh pasti akan patuh. Jadi itu masalah motivasi," jelasnya.

Yang terakhir adalah literasi. Indra mengungkapkan, tidak semua paham tentang Net Zero Emission, carbon offset, hingga sukuk green framework of financing. Karena tidak paham, maka orang-orang menjadi tidak patuh. Oleh karena itu, literasi di bidang ekonomi hijau perlu ditingkatkan agar orang-orang lebih paham.

"Ketika orang paham, orang akan patuh," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bkpm emisi karbon ekonomi hijau
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top