Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Core Indonesia: Pemerintah Jangan Naikkan Harga Barang Strategis, Demi Jaga Inflasi

Pemerintah harus mampu menjaga harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, di tengah gejolak perekonomian global.
Pedagang aneka bahan bumbu masakan tertidur saat menunggu calon pembeli di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020)./ ANTARA - Sigid Kurniawan
Pedagang aneka bahan bumbu masakan tertidur saat menunggu calon pembeli di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020)./ ANTARA - Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics atau Core Indonesia menilai bahwa pemerintah jangan sampai menaikkan harga dari barang-barang strategis, seperti bahan bakar minyak atau BBM dan listrik, agar tidak terjadi lonjakan inflasi. Pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung kepada tingkat inflasi.

Ekonom senior dan Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah Redjalam menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah redanya pandemi Covid-19. Perekonomian akan sangat bergantung kepada pergerakan kasus dan kondisi pandemi, agar tidak semakin parah saat aktivitas meningkat.

Piter menegaskan bahwa kunci pemulihan ekonomi yang maksimal ada pada berakhirnya pandemi Covid-19. Namun, selain itu, inflasi menjadi momok yang dapat membayangi tren pemulihan ekonomi jika kenaikannya signifikan.

Menurutnya, pemerintah harus mampu menjaga harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, di tengah gejolak perekonomian global. Tingginya harga komoditas mendorong inflasi secara global, memicu kenaikan berbagai harga barang.

"Pemerintah perlu menjaga agar inflasi tidak mengalami kenaikan yang terlalu tinggi dan liar. Untuk itu, pemerintah harus menahan diri tidak menaikkan harga barang-barang strategis seperti pertalite, gas 3 kilogram, dan listrik bersubsidi," ujar Piter kepada Bisnis, Kamis (28/4/2022) petang.

Dia menyebut bahwa tidak terdapat kebijakan yang ideal dalam pemulihan ekonomi, karena pasti terdapat sisi positif maupun negatif dari sebuah kebijakan. Misalnya, penanganan pandemi Covid-19 sejak 2020 membuat defisit APBN semakin melebar.

"Menahan laju inflasi pasti akan menambah beban APBN, tetapi kebijakan itu dianggap lebih baik karena mudharatnya lebih kecil," ujar Piter.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper