Bisnis.com, JAKARTA - ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menilai perekonomian Indonesia berada di jalur pemulihan yang kuat lantaran Indonesia mampu mengendalikan pandemi Covid-19 dengan efektif disertai dukungan kebijakan dari Bank Indonesia (BI).
Kendati demikian, pemangku kebijakan didorong untuk terus meningkatkan tingkat vaksinasi dan mengkalibrasi ulang langkah-langkah kebijakan untuk mendukung momentum pemulihan, mengingat ketidakpastian pandemi yang masih berlangsung.
Dalam 2021 Annual Consultation Report on Indonesia yang diterbitkan oleh AMRO, mereka memberikan beberapa rekomendasi kebijakan.
Selain mendorong tingkat vaksinasi, percepatan reformasi struktural sangat penting untuk memperkuat ketahanan dan potensi pertumbuhan negara pasca-pandemi.
Kemudian, untuk memberikan dukungan berkelanjutan kepada bisnis yang terkena dampak akibat pandemi, AMRO dalam laporannya menyarankan agar pemangku kebijakan menetapkan ukuran yang memadai untuk program penjaminan pinjaman bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan korporasi ke depannya.
"Langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan inklusi keuangan harus dilengkapi dengan upaya bersama untuk membangun kerangka bisnis yang hati-hati bagi bank untuk memberikan pinjaman kepada UMKM, termasuk mempromosikan pembukuan yang tepat dan memperkuat manajemen risiko di antara perusahaan-perusahaan ini," tulis AMRO dalam laporannya, dikutip Jumat (22/4/2022).
Baca Juga
Di tengah meningkatnya tantangan eksternal, AMRO terus mendukung kalibrasi ulang bauran kebijakan BI dengan menerapkan normalisasi kebijakan moneter yang prudent dan terukur untuk menjaga stabilitas, dengan tetap menjaga kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, serta pendalaman keuangan, untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, AMRO melihat ketahanan Indonesia terhadap tantangan eksternal akan diperkuat dengan keterlibatan berkelanjutan dalam kerja sama keuangan bilateral, regional, dan multilateral.
Di lain sisi, paket reformasi perpajakan yang diterapkan pemerintah, salah satunya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen per 1 April lalu, dinilai memberikan dampak positif, lantaran tambahan pendapatan tersebut akan mendukung belanja infrastruktur di tengah konsolidasi fiskal pada periode pasca pandemi.
"Reformasi yang sedang berlangsung di bidang pendalaman keuangan, lingkungan investasi, dan digitalisasi akan mendorong pertumbuhan dan produktivitas," tulis mereka.
Dari perspektif jangka panjang, upaya mitigasi dampak perubahan iklim akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.
_1684235555.jpg?w=348&h=261)
