Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Jokowi Larang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, Gapki: Kami Pantau!

Gapki akan memantau kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng yang dilakukan pemerintah.
Indra Gunawan
Indra Gunawan - Bisnis.com 23 April 2022  |  04:00 WIB
Jokowi Larang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng,  Gapki: Kami Pantau!
Presiden Joko Widodo meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas permainan para mafia minyak goreng sampai tuntas. JIBI - Bisnis/Nancy Junita @jokowi

Bisnis.com, JAKARTA-Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memastikan akan memonitor perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan tersebut Presiden Jokowi yang menghentikan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng pada 28 April 2022.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit untuk memantau dampak kebijakan tersebut terhadap keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit,” ujar Ketua Bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi dalam siaran pers tertulis, Jumat (22/4/2022).

Tofan mengatakan, pihaknya mendukung langkah Presiden Joko Widodo tersebut.

“Kami sebagai pelaku usaha perkelapasawitan mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit. Kami menghormati dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Presiden,” ujar Tofan.

Namun, dia menegaskan, pihaknya juga akan meminta Jokowi mengevaluasi kebijakan itu jika berdampak buruk.

“Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Celios Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai kebijakan tersebut sama halnya mengulang kesalahan yang sama seperti pada kasus batu bara pada Januari 2022. Masalah tersebut tidak selesai. Pengawasan menjadi hal terpenting dalam distribusi minyak goreng.

Bhima menyampaikan bahwa kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) 20 persen sudah cukup untuk menjaga kebutuhan dalam negeri.

“Yang seharusnya dilakukan cukup kembalikan kebijakan DMO crude palm oil (CPO) 20 persen. Selain DMO, pemerintah juga harus menggunakan HET di minyak goreng kemasan,dan pengawasan yang benar, jangan pake suap,” ungkap Bhima, Jumat (22/4/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kelapa sawit minyak goreng
Editor : Edi Suwiknyo

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top