Bisnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan inflasi yang dialami oleh negara-negara berkembang akan melonjak tinggi.
Dalam laporan World Economic Outlook: War Sets Bank The Global Recovery yang dirilisnya, IMF memproyeksi inflasi di negara berkembang mencapai 8,7 persen, sedangkan inflasi di negara maju sebesar 5,7 persen pada 2022.
Inflasi yang meningkat tersebut, tulis IMF disebabkan oleh naiknya harga komoditas akibat perang Rusia dan Ukraina dan meluasnya tekanan harga.
“Proyeksi inflasi 2022 sebesar 5,7 persen di negara maju dan 8,7 persen di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang—1,8 dan 2,8 poin persentase lebih tinggi dari yang diproyeksikan Januari lalu,” tulis IMF dalam laporannya, dikutip Rabu (20/4/2022).
Lantas, bagaimana dengan Indonesia?
Menilik kembali ke tahun-tahun sebelumnya, angka inflasi di Indonesia mengalami pasang surut tiap tahunnya. Jika melihat dari 2014 hingga 2021, angka inflasi terbesar terjadi pada 2014 sebesar 8,36 persen, sebagai imbas dari kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada pertengahan November 2014.
Baca Juga
Pada 2015, inflasi turun menjadi 3,35 persen, berada di kisaran sasaran inflasi 2015 yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar empat plus minus satu persen secara tahunan (yoy) dan 2016 stabil di level 3,02 persen.
Kemudian di 2017, inflasi sedikit meningkat menjadi 3,61 persen dan kembali turun di level 3,13 persen pada 2018. Penurunan tersebut berlanjut pada 2019, dimana inflasi turun menjadi 2,72 persen.
Selanjutnya, di 2020, inflasi kembali turun menjadi 1,68 persen, menjadikannya sebagai inflasi terendah sepanjang sejarah pencatatan inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Juga, berada di bawah kisaran sasaran inflasi 2020 yang ditetapkan pemerintah yakni antara 2 hingga 4 persen.
Inflasi yang rendah ini, disebabkan oleh turunnya permintaan dan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Seperti yang telah diketahui, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020, pemerintah meminta semua masyarakat untuk beraktivitas di dalam rumah dan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adanya pembatasan tersebut, memberikan dampak terhadap mobilitas, kegiatan ekonomi dan juga pendapatan masyarakat.
Selanjutnya di 2021, inflasi masih terkendali pada level yang rendah dan stabil dimana inflasi mencapai 1,87 persen.
Ancaman Inflasi
Memasuki 2022, Indonesia kembali dihantam oleh gelombang ketiga Covid-19 pada Februari hingga awal Maret lalu, yang disebabkan oleh varian Omicron.
Belum selesai dengan pandemi Covid-19, situasi perekonomian dunia kembali mendapat cobaan dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Konflik antar kedua Negara tersebut menyebabkan kenaikan harga komoditas yang signifikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Maret lalu menyampaikan, ada enam komoditas yang paling terdampak akibat konflik antar kedua Negara pecahan Uni Soviet tersebut.
Komoditas tersebut antara lain gas alam yang secara year to date (ytd) melonjak menjadi 58 persen, batu bara 92,9 persen, minyak mentah jenis brent 54 persen, CPO 27,0 persen, jagung 26,7 persen serta gandum yaitu 42,4 persen.
“Harga barang-barang ini merupakan barang yang menentukan core inflation atau inflasi inti karena komoditas ini juga menentukan harga energi dan harga pangan di Negara barat maupun Indonesia,” kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Seiring dengan naiknya harga minyak dunia, Pemerintah per 1 April menaikkan harga BBM jenis Pertamax dari Rp9.000 hingga Rp9.400 per liter menjadi Rp12.500 hingga Rp13.000 per liter. Selain itu, ada wacana bahwa pemerintah juga akan menaikkan harga Pertalite, LPG 3 kg dan tarif listrik.
Bersamaan dengan naiknya harga Pertamax, pemerintah juga menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen.
Pandemi Covid-19 yang belum selesai, pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan tingginya harga beberapa komoditas hingga yang terbaru adanya wacana untuk menaikkan harga BBM jenis Pertalite dikhawatirkan dapat menyulut kenaikan inflasi secara signifikan.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, inflasi yang meningkat tersebut dapat menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, memperburuk daya beli masyarakat dan menambah beban rakyat.
Dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini, Asian Development Bank (ADB) memperkirakan inflasi akan naik menjadi 3,6 persen yoy di 2022.
Senada dengan perkiraan ADB, Danareksa Research Institute (DRI) memproyeksi inflasi pada 2022 meningkat antara 3,47 hingga 3,82 persen. Inflasi inti diperkirakan berada di kisaran 3,54 hingga 3,90 persen pada 2022, diikuti inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah (Administered Prices) di kisaran 2,59 hingga 2,85 persen dan inflasi komponen bergejolak (volatile food) di kisaran 3,99 hingga 4,39 persen.
Meskipun terjadi peningkatan yang cukup tinggi, Kepala Ekonom DRI Rima Prama Artha menyampaikan, inflasi berada di rentang yang ditargetkan oleh Bank Indonesia yaitu pada kisaran 2 hingga 4 persen pada 2022.
Bank Indonesia (BI) sendiri yakin, bahwa inflasi akan sesuai sasaran yang ditetapkan tahun ini. Adapun, laju inflasi yang terkendali ini disebabkan oleh masih memadainya kapasitas penawaran dalam merespon kenaikan dari sisi permintaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
