Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengirim surat peringatan kepada sejumlah pabrikan karena belum melakukan distribusi minyak goreng curah subsidi.
Sebanyak 24 pabrikan yang telah berkontrak dengan pemerintah terpantau belum melakukan distribusi minyak goreng curah bersubsidi. Ia mengatakan pabrikan tersebut belum melaporkan realisasi penyalurannya selama pada rentang 16 Maret hingga 31 Maret 2022.
"Bagi 24 perusahaan yang telah menerima surat peringatan tersebut, Kemenperin mengharapkan agar segera mempercepat penyaluran minyak goreng curah bersubsidi sesuai penugasan yang telah diberikan melalui nomor registrasi masing- masing perusahaan," kata Agus dalam keterangannya, Selasa (12/4/2022).
Data Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) menunjukkan hingga 11 April 2022, rerata penyaluran minyak goreng curah bersubsidi secara nasional mencapai 6.060 ton per hari, atau sudah mengalami kenaikan pada Maret yang reratanya 4.050 ton per hari.
Dari 81 pabrik minyak goreng sawit (MGS) yang ada di Indonesia, 75 pabrik telah terdaftar dalam program penyediaan minyak goreng curah bersubsidi, sedangkan 6 pabrik lainnya tidak eligible mengikuti program karena belum beroperasi, tidak menghasilkan RBD Palm Olein/Minyak Goreng Sawit, maupun pertimbangan teknis lainnya.
Agus juga mencatat ada perbaikan dalam hal kepatuhan produsen MGS curah untuk memenuhi target kontrak. Dari semula 17 perusahaan, kini sudah ada 20 dari 75 perusahan yang telah memenuhi target kontrak di daerah penugasan tertentu pada periode 16-31 Maret 2022.
Baca Juga
Agus melanjutkan peningkatan kecepatan distribusi minyak goreng curah bersubsidi harus segera dilakukan karena permintaannya diproyeksikan akan semakin meningkat, khususnya menjelang Lebaran.
"Kebutuhan minyak goreng curah secara nasional mencapai 77.850 ton pada periode sepuluh hari pertama April ini," ungkapnya.
Adapun, Permenperin No.8/2022 telah mengatur sanksi bagi pelaku usaha produsen minyak goreng sawit yang tidak menindaklanjuti peringatan, berupa teguran tertulis, denda, hingga pembekuan izin berusaha.
Demikian juga bagi perusahaan produsen, distributor, dan pengecer akan diberikan sanksi apabila melanggar ketentuan, yaitu menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi dengan mengemas ulang menjadi kemasan sederhana atau kemasan bermerk, industri menengah dan besar, serta untuk diekspor.
Agus mengemukakan keterpenuhan kebutuhan minyak goreng curah bersubsidi terus meningkat dari 51,98 persen pada Maret lalu menjadi 77,90 persen pada April. Selain itu, aspek pemerataan distribusi juga membaik.
"Dari semula 14 provinsi, kini tinggal 7 provinsi yang masih terlapor zero supply, utamanya provinsi-provinsi di wilayah timur, antara lain Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur," imbuhnya.
Dalam hal ini, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menyuplai minyak goreng curah bersubsidi dalam kemasan jeriken khusus untuk provinsi-provinsi tersebut. Pasokan untuk beberapa provinsi di Indonesia timur yang masih mengalami kekosongan juga sedang dalam proses pengiriman.
Meskipun dikemas dalam jeriken, minyak goreng tersebut masih berstatus minyak curah dan tetap diberikan subsidi. Penggunaan jeriken hanya untuk mempermudah pengiriman dan diberikan label khusus bertuliskan minyak goreng curah bersubsidi yang harus dijual dengan HET Rp15.500/kilogram atau Rp14.000/liter.
Jeriken minyak goreng curah bersifat tidak perlu dikembalikan kepada produsen karena sudah masuk dalam komponen biaya Harga Acuan Keekonomian (HAK).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
