Bisnis.com, JAKARTA — Perbandingan utang negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan era Joko Widodo atau Jokowi menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter. Perbincangan mencakup nominal utang hingga rasionya terhadap produk domestik bruto atau PDB.
Pembahasan utang pemerintah berawal dari cuitan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, dalam akun Twitternya @prastow. Dia menjelaskan soal tata kelola utang pemerintah, mulai dari alasan penarikan hingga pertanggung jawabannya.
Prastowo menjelaskan bahwa hingga akhir Februari 2022, posisi utang pemerintah mencapai Rp7.014,6 triliun atau 40 persen terhadap PDB. Menurutnya, utang itu aman karena berada di bawah batas maksimal 60 persen berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17/2003.
Dia menyebut bahwa total nominal utang pemerintah dari tahun ke tahun memang cenderung meningkat. Dia menyebut pemerintahan era SBY dalam salah satu cuitan di utasnya.
"Utang pemerintah memang mengalami peningkatan secara nominal dari era awal reformasi, pemerintahan SBY, lalu masa pemerintahan Jokowi. Kelihatan sekali penambahan signifikan terjadi saat pandemi," tulis Prastowo dalam cuitannya, dikutip pada Senin (11/4/2022).
Cuitan itu mendapatkan respons dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang pernah menjadi Staf Pribadi SBY, Ossy Dermawan. Melalui akun Twitternya @OssyDermawan, memberikan penjelasan karena Prastowo membandingkan utang dengan era SBY.
Baca Juga
Ossy menilai bahwa penjelasan Prastowo mengenai utang kurang adil karena dia hanya menyoroti utang dari sisi nominal. Menurutnya, nominal utang setiap tahun terpapar inflasi sehingga perbandingan dalam jangka waktu tertentu tidak setara.
"Artinya, utang Rp1 juta tahun 2022 ini tidak dapat diperbandingkan dengan utang Rp1 juta tahun 2005 dulu, karena daya belinya pada tahun tersebut juga pasti berbeda," tulis Ossy dalam cuitannya, dikutip pada Senin (11/4/2022).
Menurutnya, nilai utang harus dilihat dalak bentuk relatif agar efek inflasi tidak diperhitungkan. Salah satu caranya menurut Ossy adalah dengan membandingkan besaran utang dengan variabel lain, seperti PDB di tahun yang sama, atau debt-to-GDP ratio.
Dia menilai bahwa indikator debt-to-GDP ratio tidak terpengaruh inflasi, sehingga membandingkannya dengan periode yang lain menjadi valid. Selain itu, menurut Ossy, rasio itu pun dapat menggambarkan kemampuan utang dalam menciptakan PDB.
"Selain tidak dipengaruhi inflasi, rasio tersebut juga mengandung makna yaitu: untuk menghasilkan Rp1 GDP, berapa rupiah debt yang digunakan," tulisnya.
Dia menyebut bahwa SBY berhasil menurunkan debt-to-GDP ratio dari sekitar 56 persen pada 2004 menjadi sekitar 24 persen pada 2014. Sementara itu, saat ini rasionya kembali naik menjadi sekitar 40 persen, dan Ossy mempersilakan masyarakat membuat penilaian tersendiri atas kondisi itu.
Ossy menyampaikan bahwa turunnya rasio utang di era SBY mendindikasikan kecilnya keperluan utang untuk menumbuhkan PDB. Hal tersebut, menurutnya, berarti beban fiskal pemerintah untuk membayar bunga dan pokok utang menjadi lebih kecil dan ruang fiskal untuk pengembangan ekonomi lebih besar.
Dia pun menilai bahwa rendahnya rasio utang menjadi salah satu faktor laju pertumbuhan ekonomi era SBY lebih tinggi daripada era Jokowi. Tingginya ruang fiskal untuk mendorong perekonomian membuat laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari saat ini.
"Padahal Menteri Keuangannya sama yaitu Bu Sri Mulyani Indrawati, lalu mengapa kinerja ekonominya berbeda? Jawabnya, to some extent, leadership matters. Kepemimpinan SBY menyebabkan semua sektor bergerak [bukan satu atau dua sektor saja seperti infrastruktur]. Resultante-nya, struktur perekonomian jadi semakin kokoh," tulis Ossy.
Dia pun menilai bahwa mungkin ada benarnya perekonomian saat ini menurun karena Covid-19. Namun, menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencatatkan tren yang menurun atau stagnan bahkan sebelum pandemi.
"Sebenarnta saya malas membandingkan antar satu pemimpin dengan pemimpin lainnya, karena tiap pemimpin pasti punya cara membangun negaranya. Namun, menjadi pertanggungjawaban moral saya, untuk meluruskan apa yang disampaikan ke publik terkait SBY. Terima kasih mas @prastow," tulis Ossy.
