Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa tingginya harga komoditas dapat meningkatkan penerimaan negara tetapi di sisi lain membebani masyarakat. Oleh karena itu, program perlindungan masyarkaat perlu diintensifkan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam keterangan pers usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (5/5/2022). Dia turut hadir bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa kenaikan harga komoditas yang luar biasa memberikan manfaat di satu sisi. Penerimaan negara meningkat seiring dengan tingginya harga minyak, gas, batu bara, nikel, dan crude palm oil (CPO).
Di sisi lain, kenaikan harga komoditas menyebabkan inflasi meningkat secara global. Imbasnya, harga berbagai barang kebutuhan turut meningkat sehingga dapat membebani masyarakat.
"[Kenaikan harga komoditas] itu memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara.
Namun, di sisi lain masyarakat akan merasakan rambatan dari inflasi global tersebut," ujar Sri Mulyani pada Selasa (5/5/2022).
Baca Juga
Dia mendapatkan tugas dari Jokowi untuk merumuskan kenaikan penerimaan negara dari komoditas menjadi alokasi bantuan bagi masyarakat. Kondisi saat ini berpotensi mengerem daya beli masyarakat karena kenaikan berbagai harga.
Sri Mulyani pun menyebut bahwa terdapat tiga hal yang menjadi perhatian pemerintah, yakni menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, juga menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Dari sisi APBN, kami akan terus merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat. Tadi Bapak Presiden telah menginstruksikan, seperti disampaikan Pak Menko, untuk kita melihat secara detil harga-harga pangan dan harga-harga energi, serta pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil," katanya.
