Bisnis.com, JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung disebut telah berjalan 80 persen hingga saat ini. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC menyebut target mulai beroperasi pada Juni 2023 masih bisa terwujud, meski ada sejumlah kendala sebelumnya.
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan bahwa sempat terdapat sejumlah kendala terkait dengan pembangunan terowongan dan pendanaan. Kendati demikian, dia mengatakan saat ini kendala sudah teratasi.
Pada sisi pembangunan terowongan, Dwiyana mengatakan kendala yang terjadi disebabkan oleh kondisi geologi yang memengaruhi progres pembangunan utamanya terowongan 2. Pasalnya terowongan tersebut harus dibangun di tanah lempung sehingga mengurangi daya dukung tanah sampai dengan 80 persen.
"Sepanjang 1.050 meter terowongan 2 ini semuanya adalah tanah clay shale [lempung]. Dulu pas perencanaan dihitung terkait dengan kondisi itu dan masih dimungkinkan untuk dilakukan pembangunan tunnel. Karena kita tidak mungkin lagi membelokkan atau merelokasi trasenya. Banyak pertimbangan, jadi perencanaan bagaimana harus lewat tanah clay shale dan harus ada tunnel di sini," jelasnya, Rabu (30/3/2022).
Namun, Dwiyana menyebut telah mengatasi kendala pembangunan terowongan sepanjang 1.050 meter ini. Upaya yang dilakukan yakni dengan metode grouting untuk membantu daya dukung tanah, dengan melibatkan ahli dari China dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Selain terowongan 2, kendala yang hampir sama terjadi di terowongan 4. Tetapi, Dwiyana memastikan keduanya akan rampung sebelum akhir kuartal II/2022. Jika dihitung secara keseluruhan, ada total 13 terowongan yang dibangun untuk jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dan 11 diantaranya sudah dinyatakan rampung.
Baca Juga
"Ini sudah OK, tinggal proses penggalian dan ditargetkan tunnel 2 pada bulan Mei [2022] selesai. Jadi, tinggal kurang dua tunnel saja yakni 2 dan 4 yang kurang lebih sama kendalanya, dan pada April ini selesai," kata Dwiyana.
Pada sisi pendanaan, pandemi Covid-19 disebut sempat memperlambat setoran modal untuk pembangunan dari pihak pemilik saham PT KCIC yakni BUMN Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI), dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China yakni Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
Kendati demikian, Dwiyana mengatakan sejak Januari aliran dana permodalan sudah turun dari kedua pihak pemegang saham PT KCIC.
"Jadi saat ini kalau pendanaan sudah tidak ada masalah, tapi sempat karena kondisi [pandemi] Covid-19, dari BUMN shareholders mengalami kendala untuk melakukan setoran modal. Sehingga, di lapangan terjadi slowdown karena relatif tidak ada pendanaan yang bisa kita bayarkan ke kontraktor. Tapi sejak Januari clear, bisa kita bayarkan," jelas Dwiyana.
Selain itu, China Development Bank (CBD) sebagai salah satu penyalur sumber pendanaan pembangunan kereta cepat, melalui kredit perbankan, menyalurkan pinjaman pada Maret ini. Bisnis mencatat pinjaman mencapai US$4,55 miliar atau setara Rp64,9 triliun. Sementara itu, pemerintah juga menginvestasikan uangnya sebesar Rp4,3 trilliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Adapun, struktur pembiayaan kereta cepat yakni 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh CDB dan 25 persen oleh ekuitas konsorsium. Dari 25 persen tersebut, 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.
Dwiyana mengatakan saat ini tengah melakukan negosiasi terkait dengan pendanaan cost overrun, yang akan disepakati besaran angkanya oleh PBSI dan Beijing Yawan.
"Ini lebih mencari pendanaan untuk cost overrun. Itu seharusnya dengan joint venture atau facility agreement jadi tanggung jawab shareholders, dan ini sedang di-review oleh BPKP, semoga Maret sudah final. Jadi, angka cost overrun akan disepakati PSBI dan Beijing Yawan, apakah dipenuhi oleh shareholders atau mungkin seperti struktur pembiayaan sekarang yakni 75 persen-25 persen. Tentu kalau option ini yang dipilih, Beijing Yawan dengan PSBI pasti akan tawarkan CDB. Jadi, CDB diharapkan ikut mendanai adanya cost overrun proyek kereta cepat," jelasnya.
