Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Ramu Aturan Pajak untuk Aset Kripto

BKF Kemenkeu mengatakan bahwa perlakuan perpajakan atas transaksi aset kripto masih menunggu kepastian dari regulator lain mengenai keamanan instrumen investasi jenis ini. Lembaga yang dimaksud adalah OJK, Bank Indonesia dan LPS.
Tegar Arief & Nyoman Ary Wahyudi
Tegar Arief & Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 28 Maret 2022  |  09:24 WIB
Ilustrasi aset kripto Bitcoin, Ether, dan Altcoin - Istimewa
Ilustrasi aset kripto Bitcoin, Ether, dan Altcoin - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ramainya perdebatan terkait kenaikan tarif PPN, pemerintah diketahui tengah merumuskan regulasi yang mengakomodasi pengenaan pajak atas aset kripto sejalan dengan maraknya transaksi instrumen tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan skema pungutan tengah dibahas oleh otoritas perniagaan dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

“Mengenai pengaturan pajak [aset kripto], kami sedang berdiskusi degan BKF,” katanya, pekan lalu.

Dia menambahkan, penyusunan aturan pajak memang mendesak menyusul terus melonjaknya transaksi dan jumlah investor aset kripto. Hingga Februari 2022, transaksi aset kripto tercatat mencapai Rp83,8 triliun dengan 12,4 juta investor.

Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu sebelumnya mengatakan bahwa perlakuan perpajakan atas transaksi aset kripto masih menunggu kepastian dari regulator lain mengenai keamanan instrumen investasi jenis ini. Lembaga yang dimaksud adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Hal yang pasti, skema yang akan digunakan oleh otoritas fiskal menurutnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Final. “Tetapi pemerintah tidak bisa sendiri [merumuskan aturan pajak aset kripto],” ujarnya.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Husein Fadlulloh pemerintah perlu menyusun regulasi untuk penjualan aset kripto dalam rangka mengamankan potensi penerimaan negara.

“Kami melihat di sini ada potensi perdagangan cryptocurrency ini ada memberikan pemasukan kepada negara,” katanya.

Pengenaan pajak dalam aset kripto sebenarnya telah banyak dilakukan oleh negara lain untuk mengamankan penerimaan negara. Adapun, bagi Indonesia, pemerintah bisa menggunakan dasar pada UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengamanatkan pengenaan pungutan untuk setiap tambahan kemampuan ekonomis.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak bkf aset kripto
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top