Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah lonjakan harga minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO), pemerintah optimis dapat melanjutkan program biodiesel, bahkan tak hanya sampai di Biodiesel 30 persen atau B30, tetapi juga diteruskan ke B40 hingga B100.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, pemerintah tidak akan berhenti pada program B30, melainkan akan terus meningkatkan pencampuran biodiesel pada solar dengan kadar lebih tinggi.
"Kita tidak akan berhenti pada B30, sebagaimana kita telah berencana untuk meningkatkan pencampuran biodiesel lebih tinggi lagi dengan menerapkan bahan bakar hijau," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara "3rd Palm Biodiesel Conference" yang bertepatan dengan ETWG-1 G20 di Jogjakarta, Kamis (24/03/2022).
Arifin menjelaskan, saat ini kajian komprehensif terkait peningkatan pencampuran biodiesel ini tengah dilakukan, termasuk kajian tekno-ekonomi, kerangka regulasi, fasilitas insentif, infrastruktur, standar kualitas produk, hingga industri pendukungnya.
"Sebelum penerapannya, penting untuk memastikan bahwa program memenuhi tiga kriteria yaitu kelayakan teknis, nilai keekonomian, dan secara politik dapat diterima oleh semua pihak," jelasnya.
Menteri ESDM melanjutkan, untuk pengembangan bahan bakar hijau ke depannya, pemerintah akan menerapkan indikator keberlanjutan, seperti faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan.
"Tahun ini, kita akan mulai dengan penerapan indikator keberlanjutan biodiesel pada sisi hilir. Tapi di masa depan, kami harap ini dapat diimplementasikan baik dari sisi hulu dan hilir," sambung Arifin.
Menurutnya, bahan bakar berbasis sawit sebagai alternatif bahan bakar minyak fosil yang dapat diandalkan telah memainkan peran penting karena telah berdampak pada beragam aspek kehidupan.
Bahan bakar biodiesel ini diproduksi dari sumber energi terbarukan yang memberikan nilai tambah bagi industri perkebunan dalam negeri, memberikan kestabilan harga CPO, dan meningkatkan kesejahteraan para petani, serta menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar minyak fosil.
"Ini juga bisa mengurangi impor BBM dan menyelamatkan devisa dan neraca perdagangan negara kita, membuka lapangan pekerjaan, dan juga menjaga keamanan pasokan energi kita," katanya optimis.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa pemerintah akan memangkas program biodiesel B30 menjadi B20 atau B25. Hal ini dipicu lonjakan harga minyak sawit dunia dan kelangkaan pasokan minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri, salah satunya minyak goreng.
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan adanya isu tersebut, bahwa saat ini berbagai alternatif kebijakan tengah dikaji oleh pemerintah, salah satunya mengevaluasi kebijakan B30 diturunkan ke B25-B20.
Kabarnya, kajian dilakukan dalam rangka memastikan keamanan pasokan CPO sebagai bahan baku utama minyak goreng yang juga menjadi bahan baku utama B30.
Ketua Harian (Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia) Aprobi, Paulus Tjakrawan menyampaikan penurunan B30 menjadi B20 atau B25 tidak jadi dilaksanakan.
"Pemerintah telah memutuskan untuk tetap melaksanakan mandat B30, tentunya dengan mengkaji keamanan pasokan," terang Paulus.
Menurutnya, Aprobi sepakat dengan pemerintah untuk tidak berhenti di B30, tetapi meneruskan ke B40 dan seterusnya, yang diikuti dengan kajian dan uji keandalan.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=184&h=104)
