Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) mendorong pemerintah memperketat penyaluran gas subsidi seiring dengan penguatan harga migas dunia akibat perang antara Rusia dan Ukraina.
Sekretaris Jenderal Aspermigas Moshe Rizal mengatakan bahwa selama ini subsidi LPG menyasar masyarakat menengah kebawah termasuk kalangan usaha mikro kecil menengah. Namun, gas subsidi terkadang tidak tepat sasaran.
Kondisi ini menyebabkan gas subsidi ikut dinikmati oleh kalangan mampu. Padahal masyarakat menengah atas semestinya membeli gas non subsidi untuk membantu mengurangi subsidi pemerintah pada komoditas tersebut.
“Perlu direview kembali. Diperketat lagi agar benar-benar subsidi diberikan kepada yang membutuhkan,” katanya kepada Bisnis, Senin (28/2/2022).
Subsidi gas dinilai menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memberikan keterjangkauan pada harga gas. Khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Meski begitu, pemerintah dinilai perlu secara perlahan memperkecil porsi subsidi bila kemampuan beli masyarakat meningkat.
Saat ini, pemerintah sedang menghadapi tekanan harga komoditas energi termasuk minyak dan gas. Peningkatan harga ini berpotensi menyebabkan nilai impor migas membengkak pada 2022. Akibatnya akan mengganggu neraca dagang Tanah Air.
Baca Juga
Berdasarkan data Bloomberg, Senin (28/2/2022) harga minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 4,68 poin atau 5,11 persen ke US$96,27 per barel.
Sementara itu, harga minyak Brent masih bertahan di atas US$100, naik 3,93 poin atau 4,01 persen ke US$101,86 per barel.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas sepanjang 2021 mencapai US$196,20 miliar atau setara US$2.805 triliun (kurs Rp14.300 per dolar AS).
Capaian ini meningkat 38,59 persen dibandingkan 2020 dengan nilai impor US$141,57 miliar atau setara Rp2.024 triliun. Angka ini berbanding terbalik dengan ekspor migas pada 2021 hanya US$12,27 miliar atau setara Rp171,85 triliun.
Adapun, pemerintah menetapkan target produksi siap jual atau lifting di 2022 sebesar 703.000 barel minyak per hari (bopd) dan 5.800 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) gas bumi.
“Pemerintah harus menekan defisit neraca dagang ini. Pertama, dengan meningkatkan produksi nasional, [kedua] atau mengurangi konsumsi. Sehingga impor tidak terlalu banyak, misalnya penggunaan diesel dikurangi dikonversi kepada listrik,” terangnya.
Di sisi lain, Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga LPG non subsidi mulai hari ini, Minggu (27/2/2022).
Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas.
“Tercatat, harga Contract Price Aramco [CPA] mencapai US$775/metrik ton, naik sekitar 21 persen dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021,” jelas Irto, dikutip dari keterangan resminya.
Dengan adanya penyesuaian tersebut, harga LPG non subsidi yang berlaku saat ini sekitar Rp 15.500 per kilogram (kg). Penyesuaian harga gas ini telah mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pasar LPG nonsubsidi, selain itu harga ini masih paling kompetitif dibandingkan berbagai negara di Asean.
