Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pupuk Subsidi Terbatas, Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar

Keterbatasan pupuk subsidi bagi para petani mendesak pemerintah untuk segera mencari jalan keluar.
Petani menjemur padi hasil panennya di Kecamatan Ranomeeto, Sulawesi Tenggara, Senin (3/1/2022). ANTARA FOTO/Jojon
Petani menjemur padi hasil panennya di Kecamatan Ranomeeto, Sulawesi Tenggara, Senin (3/1/2022). ANTARA FOTO/Jojon

Bisnis.com, JAKARTA – Keterbatasan pupuk subsidi bagi para petani mendesak pemerintah untuk segera mencari jalan keluar.

Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah yang juga analis dari Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Surya Vandiantara, menilai pupuk subsidi memberikan efek ketergantungan kepada petani. Menurutnya pupuk subsidi seharusnya hanya menjadi stimulus agar produksi pertanian meningkat. Persoalanya, selama ini kebanyakan petani tidak merasakan secara penuh hasil produksi pertanian mereka.

"Kalau saja keuntungan dari pertanian mereka bisa maksimal, maka para petani akan sejahtera. Maka, ketergantungan akan pupuk subsidi pun akan berkurang dengan sendirinya. Karena petani akan lebih mampu untuk mendapatkan pupuk selain yang bersubsidi,” katanya Surya dalam keterangan resmi, Sabtu (12/2)

Surya juga berpendapat, selama ini keuntungan terbesar selalu bukan di petani, melainkan para pengepul atau tengkulak hasil pertanian. Oleh karena itu, Surya berpendapat, terkait solusi pupuk bagi petani menurutnya harus dilihat secara komprehensif atau menyeluruh, bukan hanya persoalan di sistem hitung, tetapi terkait kesejahteraan para petani itu sendiri.

"Perlu diperhatikan kembali adalah inovasi dibidang pertanian dan membuat pertanian ke arah industrialisasi agar keuntungan petani meningkat," imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengaku tidak heran dengan terjadinya kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi belakangan ini. Sebab, data tentang penyediaan dan pendistribusian pupuk subsidi sedari awal sudah bermasalah.

"Selama ini tata niaga pupuk memang kacau! Berawal dari elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang jumlahnya bisa 2,5 kali lipat dari yang disiapkan oleh Pemerintah, sehingga pada akhirnya petani yang berhak tidak mendapatkan pupuk," kata Surono, Senin (7/2/2022).

Adapun, Pakar Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori meminta pemerintah untuk mengkompensasi harga pupuk non subsidi dari laba PT Pupuk Indonesia (Persero).

Khudori beralasan torehan kinerja keuangan PT Pupuk Indonesia relatif positif selama tiga tahun terakhir. Hanya saja, Khudori menambahkan, holding BUMN pupuk itu masih minim berkontribusi pada upaya penyediaan akses pupuk yang terjangkau bagi petani.

“Kalau kita lihat data-data keuangan PT Pupuk Indonesia itu kan luar biasa dari sisi profit, BUMN ini boleh diacungi jempol tapi dari sisi misi keharusan mereka untuk menyokong sektor pertanian supaya pupuk bisa terjangkau boleh dibilang gagal,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Pandu Gumilar
Editor : Pandu Gumilar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper