Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pupuk Subsidi Terbatas, Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar

Keterbatasan pupuk subsidi bagi para petani mendesak pemerintah untuk segera mencari jalan keluar.
Pandu Gumilar
Pandu Gumilar - Bisnis.com 13 Februari 2022  |  00:05 WIB
Petani menjemur padi hasil panennya di Kecamatan Ranomeeto, Sulawesi Tenggara, Senin (3/1/2022). ANTARA FOTO - Jojon
Petani menjemur padi hasil panennya di Kecamatan Ranomeeto, Sulawesi Tenggara, Senin (3/1/2022). ANTARA FOTO - Jojon

Bisnis.com, JAKARTA – Keterbatasan pupuk subsidi bagi para petani mendesak pemerintah untuk segera mencari jalan keluar.

Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah yang juga analis dari Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Surya Vandiantara, menilai pupuk subsidi memberikan efek ketergantungan kepada petani. Menurutnya pupuk subsidi seharusnya hanya menjadi stimulus agar produksi pertanian meningkat. Persoalanya, selama ini kebanyakan petani tidak merasakan secara penuh hasil produksi pertanian mereka.

"Kalau saja keuntungan dari pertanian mereka bisa maksimal, maka para petani akan sejahtera. Maka, ketergantungan akan pupuk subsidi pun akan berkurang dengan sendirinya. Karena petani akan lebih mampu untuk mendapatkan pupuk selain yang bersubsidi,” katanya Surya dalam keterangan resmi, Sabtu (12/2)

Surya juga berpendapat, selama ini keuntungan terbesar selalu bukan di petani, melainkan para pengepul atau tengkulak hasil pertanian. Oleh karena itu, Surya berpendapat, terkait solusi pupuk bagi petani menurutnya harus dilihat secara komprehensif atau menyeluruh, bukan hanya persoalan di sistem hitung, tetapi terkait kesejahteraan para petani itu sendiri.

"Perlu diperhatikan kembali adalah inovasi dibidang pertanian dan membuat pertanian ke arah industrialisasi agar keuntungan petani meningkat," imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengaku tidak heran dengan terjadinya kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi belakangan ini. Sebab, data tentang penyediaan dan pendistribusian pupuk subsidi sedari awal sudah bermasalah.

"Selama ini tata niaga pupuk memang kacau! Berawal dari elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang jumlahnya bisa 2,5 kali lipat dari yang disiapkan oleh Pemerintah, sehingga pada akhirnya petani yang berhak tidak mendapatkan pupuk," kata Surono, Senin (7/2/2022).

Adapun, Pakar Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori meminta pemerintah untuk mengkompensasi harga pupuk non subsidi dari laba PT Pupuk Indonesia (Persero).

Khudori beralasan torehan kinerja keuangan PT Pupuk Indonesia relatif positif selama tiga tahun terakhir. Hanya saja, Khudori menambahkan, holding BUMN pupuk itu masih minim berkontribusi pada upaya penyediaan akses pupuk yang terjangkau bagi petani.

“Kalau kita lihat data-data keuangan PT Pupuk Indonesia itu kan luar biasa dari sisi profit, BUMN ini boleh diacungi jempol tapi dari sisi misi keharusan mereka untuk menyokong sektor pertanian supaya pupuk bisa terjangkau boleh dibilang gagal,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi subsidi pertanian pupuk petani
Editor : Pandu Gumilar

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top