Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI diminta meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Perkeretaapian untuk pengembangan layanan kereta api ke depannya.
Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Menurutnya, di tengah tantangan seperti pandemi dan keterbatasan fiskal negara, diperlukan inovasi atau cara baru dalam rangka meningkatkan pelayanan perkeretaapian nasional.
“Koordinasi yang baik antara Ditjen Perkeretaapian [DJKA] dan PT KAI sangat penting, agar sektor perkeretaapian bangkit lebih cepat bisa terjadi sesuai harapan kita,” kata Menhub, Kamis (10/2/2022).
Budi menuturkan, sesuai Rencana Induk Perkeretaapian (RIPNAS) 2011-2030, arah pembangunan perkeretaapian adalah mewujudkan layanan kereta api yang optimal yang mengedepankan keselamatan dan pelayanan prima, serta didukung dengan teknologi yang semakin canggih.
Lebih lanjut Menhub mengaku bahwa pihaknya melalui DJKA, secara konsisten memberikan dukungan dalam pembangunan perkeretaapian nasional. Salah satu bentuk dukungannya yaitu dengan memastikan kerangka regulasi yang ada memberikan ruang dan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk berkembang.
“Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, maka kita upayakan pembangunan perkeretaapian tetap lanjut melalui konsep pendanaan kreatif non APBN dengan menggandeng pihak swasta. Seperti pada beberapa proyek kereta api logistik di Sulawesi dan Kalimantan,” tutur Menhub.
Bukan itu saja, sambungnya, dukungan lain yang diberikan Kemenhub adalah berupa pemberian subsidi rutin setiap tahunnya untuk pelayanan kereta api ekonomi dan perintis melalui program Public Service Obligation (PSO), Subsidi Kereta Perintis, dan perawatan prasarana melalui pembiayaan Infrastructure Maintenance and Operation (IMO).
Meski pandemi masih berlangsung, Budi mengapresiasi kinerja PT KAI tahun lalu yang masih tetap konsisten memberikan layanan kereta api dengan baik. Dia berharap kereta api menjadi leading moda transportasi yang mengakomodasi pergerakan orang dan barang di seluruh wilayah Indonesia.
"Kita harus persiapkan dengan baik dan lakukan dengan good corporate governance [GCG],” ucapnya.
