Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membutuhkan investasi yang sangat besar untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan (EBT).
Guna mendapatkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT sebesar 587 gigawatt (GW) sampai dengan 2060, setidaknya dibutuhkan biaya investasi senilai Rp406 triliun per tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran senilai US$1,40 triliun untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan US$135 miliar untuk sistem transmisi.
Dia mengatakan, peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang paling memakan biaya besar adalah dari tenaga hidro, dengan total investasi senilai US$230 miliar untuk mendapatkan kapasitas 83 GW di 2060.
Pemerintah juga membutuhkan investasi senilai US$182.503 miliar untuk membuat pembangkit listrik tenaga nuklir berkapasitas 35 GW hingga 2060.
Sementara itu, peningkatan pembangkit listrik tenaga surya diproyeksikan membutuhkan total investasi US$169 miliar untuk penambahan kapasitas 361 GW hingga 2060. Sebanyak US$119 miliar akan diinvestasikan untuk meningkatkan battery energy storage system (BESS) dengan kapasitas 140 GW hingga 2060.
Baca Juga
Lebih lanjut, pemerintah akan mengucurkan investasi US$98 miliar untuk peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga bayu sebesar 39 GW hingga 2060, dan US$77 miliar untuk geothermal dengan peningkatan kapasitas sebesar 18 GW.
Kemudian, pemerintah juga menyiapkan pembangkit listrik tenaga tidal dengan kapasitas 13,4 GW dengan total investasi US$40 miliar.
Tidak hanya itu, diperlukan juga investasi US$39 miliar untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga bio hingga 37 GW, dan juga hidrogen berkapasitas 52 GW dengan investasi US$25 miliar. Investasi senilai US$18 miliar pun akan dikucurkan untuk pump storage dengan kapasitas 4,2 GW.
“Kami berharap menarik investor untuk datang dan bergabung dalam proyek yang terjadi di Indonesia, karena target yang kami miliki cukup ambisius untuk bisa diterapkan, namun kami harus menjalankannya,” ujarnya dalam acara Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2/2022).
Arifin menyebut, pembangunan infrastruktur tersebut masih menemui sejumlah tantangan karena memerlukan modal yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah terus memperbaiki sejumlah regulasi dan menyiapkan insentif.
Untuk meningkatkan minat investor, kata dia, pemerintah akan memberikan kepastian terhadap imbal hasil yang akan didapatkan melalui regulasi yang tengah disiapkan.
“Selain pembiayaan, kami juga harus mengurangi subsidi dan kompensasi. Oleh karena itu, kami harus betul-betul melihat sumber EBT yang paling kompetitif, dan meyakinkan investor kalau return investasinya juga menarik,” imbuhnya.
