Bisnis.com, JAKARTA - Pakistan akan mengalihkan pinjaman salah satunya menerbitkan surat utang berhubungan dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) untuk mengakhiri ketergantungannya kepada Dana Moneter Internasional (IMF).
Dilansir Bloomberg pada Kamis (3/2/2022), Menteri Keuangan Pakistan Shaukat Tarin memperkirakan akan adanya defisit anggaran sekitar 5 - 5,25 persen pada produk domestik bruto mulai 1 Juli tahun ini dari saat ini sebesar 6,1 persen.
Sementara itu, Pakistan sedang memacu pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 6 persen.
"Saya pikir program ini akan cukup. Jika kami mulai menghasilkan pertumbuhan yang seimbang 5 - 6 persen yang artinya pertumbuhan yang berkelanjutan, maka kami pikir tidak perlu lagi program IMF," katanya dalam sebuah wawancara di Islamabad.
Tarin juga mengatakan bahwa dia berencana untuk meningkatkan pembiayaan hingga US$1 miliar menggunakan Eurobond yang sesuai dengan ketentuan ESG pada Maret, angka yang hampir sama dengan sukuk yang diterbitkan pada pekan lalu.
Perlu diketahui, Pakistan telah mengajukan 20 dana talangan kepada IMF dalam setengah abad terakhir. Komitmen ini dinyatakan setelah Pakistan setuju untuk melanjutkan program pinjaman US$6 miliar, yang telah terhenti sejak 2019.
Baca Juga
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah mengkritik secara vokal terkait dana talangan dari IMF. Dia menyerukan bahwa mangkuk peminta-minta ini harus dihentikan jika negaranya ingin dihormati oleh dunia internasional.
Untuk mengalihkan bantuan dari IMF, Pakistan lebih banyak membuka peluang kerja sama bilateral atau pinjaman komersial yang tidak termasuk tuntutan penghematan.
Tarin yang mulai menjabat pada April 2021, berjanji untuk mengendalikan pengeluaran pada anggaran yang akan datang.
“Kami sekarang mencoba untuk mengambil langkah tersebut yang akan menempatkan ekonomi ini pada jalur pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Setelah mengumpulkan momentum dan berkelanjutan, kita mungkin akan melihat pertumbuhan 20-30 tahun.”
